close
KABAR JATIM

RAPAT PARIPURNA PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2021

PRN MADIUN | Rapat Paripurna Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021 dilaksanakan gedung paripurna DPRD Kota Madiun, Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra, dan dihadiri Walikota Madiun, Wakil Walikota Madiun, Forkopimda, dan pejabat OPD lingkup Pemerintah Kota Madiun, Selasa 22/9/2020.

Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun sepakat untuk melakukan pembahasan 33 Raperda di Tahun 2021 mendatang rincianya 27 Raperda usulan Pemerintah Kota Madiun dan 6 Raperda inisiatif DPRD Kota Madiun. 27 Raperda memang didominasi pembaruan perda yang sudah ada diantaranya adalah Perubahan Perda tentang izin satuan pendidikan non formal. Perubahan Perda tentang pengendalian peredaran minuman berakohol .Perubahan Perda tentang penataan pembinaan toko swalayan dan pusat perbelanjaan. Perubahan Perda tentang izin mendirikan bangunan. Perubahan Perda tentang usaha pariwisata, hingga perda terkait perencanaan ketenagakerjaan.

Raperda inisiatif DPRD Kota Madiun diantaranya ialah, Raperda pencegahan dan penanggulangan penyakit hingga Raperda pengurangan produk kemasan berbahan plastik sekali pakai, pembahasan 33 Raperda ditargetkan tuntas di tahun anggaran 2021.

Walikota Madiun Maidi mengatakan perda tidak boleh mempersulit upaya kita bersama dalam mewujudkan kesejahtraan masyarakat makanya yang sudah tidak releven, yang sudah ketinggalan kita sesuaikan walaupun hanya penyesuaian pasal pasal di di dalamnya, intinya raperda itu akan menyempurnakan kegiatan ke depan baik raperda baru maupun yang pembaruan dari perda yang sudah ada, jangan sampai terhambat karena belum ada payung hukumnya sebaiknya program dapat berjalan semskin cepat karena adanya aturan,ungkap Walikota Maidi.

Keberadaan perda diharap memperlancar program kerja pemerintah seperti diketahui terdapat 33 program prioritas Walikota Madiun Maidi dan Wakil Walikota Madiun Inda Raya, program wajib berjalan sebagaimana mestinya bahkan Walikota berharap adanya payung hukum setiap program tersebut agar semakin lancar dalam pelaksanaanya.

Sementara Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra menyebut pihaknya bakal membagi pembahasan dalam beperapa tahap,misalnya tiga bulan pertama ditargetkan menyelesaikan sebagian Raperda inisiatif dan pembahasan Raperda usulan Eksekutif hal tersebut dilakukan agar pembahasan 33 Raperda tersebut dapat terselesaikan secara tuntas. Nanti akan kita buatkan jadwal pembahasanya kita bagi beberapa tahap, prinsipnya apa yang sudah kita sepakati ini akan kita selesaikan. (toni)

Tags : MadiunPembentukan Peraturan

Leave a Response