close
HUKUM

Alih-Alih Normalisasi PT MANGLI DIAN PERKASA ‘Cari Untung’ dengan ‘Eksploitasi’

PRN KEDIRI | Berangkat dari pengajuan permohonan rekomendasi teknis normalisasi fungsi lahan/tanah nomor :015/DIR-MPD/IX/2018 tertangga; 16 November 2018 yang disampaikan oleh PT Mangli Dian Persada yang mana tujuan awal akan melakukan pengupasan pasir dan batu seluas + 20 Ha dengan ketebalan 2 meter yang dilaksanakan dengan waktu 5 bulan dengan tujuan agar tanah yang tertutup dapat dimanfaatkan kembali oleh petani, namun semua berubah dan terlihat sebagai lahan bisnis batu dan pasir bagi PT Mangli Dian Persada dan rekanan.

Berdasarkan informasi yang beredar, Pena Rakyat News menelusuri langsung aktivitas di perkebunan Mangli yang saat ini porak poranda dan sangat menyimpang dari rekomendasi normalisasi lahan perkebunan.

Dari keterangan beberapa orang dilokasi (tidak bersedia disebut namanya, red) sangat menyayangkan apa yang terjadi di perkebunan Mangli, pasalnya pihak pengelola perkebunan Mangli terkesan tidak dapat berbuat banyak dengan ulah PT Mangli Dian Persada yang dapat dipastikan melanggar UU nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Hal ini dibenarkan oleh sebut saja Candra (bukan nama sebenarnya, red), menurutnya kalau PT Mangli Dian Perkasa hanya direkomendasikan untuk normalisasi mengapa harus menurunkan 6 excavator dan bahkan pasir yang diambil dari perkebunan tersebut dijual dengan harga Rp.400.000,- per rit. Tegas Candra.

“Kegiatan disini kalau tidak salah sudah pernah didatangi pihak Kepolisian dari Polda Jatim, namun anehnya ya sampai sekarang adem ayem saja bahkan terkesan seperti mendapat restu dari Kepolisian” Pungkas Candra.

Sementara menurut Kendri selaku Pimpinan Proyek dari PT Mangli Dian Persada melalui selulernya mengklarifikasi rumor yang berkembang pria lulusan fakultas sastra Jember dan pernah bekerja di media Jawa Pos ini menerangkan bahwa kegiatan di perkebunan Mangli adalah land clearing yang dapat diartikan pembersihan lahan, yaitu melakukan pengupasan bekas lahar letusan gunung kelut yang selanjutnya akan diganti dengan tanah produktif sehingga dapat ditanami kembali.

Kendri menambahkan terkait dengan rumor adanya praktik galian dan atau penjualan pasir dirinya mengakui hal itu pada saat dirinya belum memegang perkebunan Mangli, menurutnya hal itu dilakukan oleh rekanan yaitu dengan mengolah kembali limbah tersebut dan yang memiliki nilai ekonomis dijual keluar, dan itu dilakukan oleh rekanan bukan dari PT Mangli Dian Persada. Pungkasnya.

Lebih dalam menurut Pakar Hukum dan Dosen Universitas Kartini Surabaya ANANDYO SUSETYO. S.H. M.H. menanggapi dampak kerusakan lahan perkebunan Mangli yang terlihat semakin parah, semestinya pemerintah melalui dinas terkait harus lebih peka menyikapi hal ini, begitu juga dengan lembaga penegak hukum harus tegas menindak oknum nakal yang bermain atau mencari keuntungan di perkebunan rakyat ini. Semua sudah ada aturannya seperti halnya UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan dan UU no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Begitu juga dengan pengelola perkebunan yang berada di Mangli, apabila terdapat rekanan yang menyimpang dari ketentuan seyokyanya harus tegas mengambil sikap sebab dalam Pasal 55 dan Pasal 107 UU Perkebunan mempunyai rasiologis untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang bersifat preventif, kepastian hukum, dan keadilan kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, atau berkelanjutan. Pungkas pria yang sering disebut Pak Anton. (red)

Tags : KediriPerusakan Alam

Leave a Response