PRN MOJOKERTO| SMAN 2 Mojokerto memungut dana yang tidak memiliki dasar hukum di setiap tahun ajaran. Perpres 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli dan Permendikbud 75 tahun 2017 memeberi petunjuk jenis pungutan ini dalam kategori Haram. Jumlahnya terbilang fantastis. Rabu (17/3/2021)
Tahun Ajaran Baru selain menjadi pergumulan bagi hampir setiap orangtua wali murid, juga menjadi momen menggalang dana segar bagi oknum penyelenggara sekolah negeri. Sebut saja SMAN 2 Mojokerto.
Temuan PRN, setidaknya ada beberapa item pungutan yang rutin ditarik dalam setiap tahun ajaran. Mulai dari dana SPS, Tabungan, Biaya Program Sekolah Adiwiyata, tabungan purnawiyata dan perpisahan, sampul Izasah, foto dan fotocopy ijazah, kalender pendidikan, P3A, dan dies natalis.
PRN mencoba mengkalkulasi besaran dana yang terhimpun dari pungutan-pungutan ini, paling tidak untuk dua item pungutan di tahun ajaran 2020/2021.
SPS (Sumbangan Pendidikan Sekolah)
Dari informasi yang dihimpun, ditemukan besaran pungutan SPS sebasar Rp. 150.000/bulan. Maka setiap siswa harus membayar sejumlah Rp. 1.800.000 setiap tahun.
Berdasarkan keterangan yang didapat dari Wakasek Kesiswaan, Shindu, mengatakan bahwa setiap angkatan rata-rata terdiri dari 11 kelas dengan jumlah siswa 34 orang per kelas.
Dari informasi yang sampaikan Wakasek maka dapat diperkirakan pungutan SPS yang terhimpun setiap tahun ada di angka Rp. 2.019.600.000,- (dua milyar sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).
Tabungan
Besaran tabungan dari informasi yang diperoleh PRN adalah Rp. 720.000,- per siswa.
Jika menggunakan informasi yang disampaikan Wakasek, Shindu, maka jumlah keseluruhan siswa tiga angakatan ada di kisaran 1.122’an orang siswa.
Dari asumsi jumlah siswa yang ada, dikalikan dengan nominal pungutan, maka diperkirakan dana yang peroleh dari seluruh siswa mencapai angka Rp. 807.840.000,-
Jadi perolehan dana hanya dari 2 item pungutan yang diberi nama SPS dan Tabungan saja, mencapai Rp. 2.827.440.000,-. (Dua Miliyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
Wow!!! Fantastis!!
Di masa pandemi ini, di mana pemerintah harus mengucurkan bantuan-bantuan agar masyarakat dapat bertahan, dunia pendidikan sanggup membebani wali murid dengan pungutan-pungutan tak berdasar.
Kebijakan yang sungguh berbanding terbalik dengan SENSE OF CRISIS yang selalu digaungkan Presiden Joko Widodo.
Padahal Pemerintah sendiri telah menyediakan seluruh biaya operasional yang dibutuhkan sekolah negeri melalui dana BOS regular, BOS afirmasi dan BOS daerah, serta bantuan lainnya.
Terkait permasalahan ini, Plt Kepala Sekolah, Imam Wahyudi belum bersedia menyampaikan konfirmasi kepada PRN.
Quo Vadis pendidikan Mojokerto? Wallahualam.
(bang toga).
