Oleh:
Iskandar Laka, S.H., M.H.
Dosen FH Uniyos dan Penasehat Hukum PRN.
Ketika ingin melakukan kerja sama dengan rekan bisnis, kita mungkin akan diberikan suatu dokumen yang namanya Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman yang lebih dikenal dengan (MoU).
Pada umumnya, kedua belah pihak akan membuat dokumen berupa MoU serta perjanjian yang akan mengatur tentang mekanisme kerja sama sebelum kerja sama tersebut dilakukan.
Namun, apakah MoU dan perjanjian memiliki fungsi dan kekuatan hukum yang sama? Apa perbedaan di antara keduanya?
Apa Itu yang dimaksud dengan MoU ?
MoU atau Nota Kesepahaman merupakan dokumen yang digunakan sebagai pendahuluan dalam suatu perjanjian yang fungsinya hanya sebagai penegasan bahwa para pihak serius menjalin kerja sama atau bisa disebut juga sebagai “Tanda Jadi” antara para pihak yang akan melakukan kerja sama.
Sederhananya begini…
MoU adalah tahapan Pra Kontrak yang isinya hanya menjelaskan mengenai hal yang bersifat pokok dan Umum saja, sehingga tidak ada Hak dan Kewajiban serta akibat hukum yang timbul dari MoU tersebut.
Selain itu, tidak terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak karena MoU hanya berfungsi sebagai landasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian pokok.
Pada praktiknya, MoU seringkali digunakan untuk kerja sama yang bernilai cukup besar dan kompleks, sehingga para pihak merasa perlu membuat MoU sebagai “tanda jadi” dan menghindari adanya pembatalan dari salah satu pihak
Lalu apa bedanya antara MoU dan Perjanjian?
Tentunya berbeda;
Perjanjian
Berbeda dengan MoU, kedudukan perjanjian dalam hukum yang berlaku di Indonesia diakui secara jelas dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Perjanjian diartikan sebagai peristiwa di mana salah satu pihak yang merupakan subjek hukum berjanji kepada pihak lainnya atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.
Dalam membuat perjanjian, terdapat beberapa persyaratan berdasarkan KUHPer yang wajib dipenuhi agar perjanjian tersebut dianggap berlaku secara sah dan mengikat para pihak.
Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUHPer sebagai berikut:
- Adanya kesepakatan antara para pihak.
- Kecakapan para pihak.
- Hal tertentu sebagai objek perjanjian.
- Suatu sebab yang halal.
Jika seluruh persyaratan di atas telah terpenuhi, maka perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat para pihak. Sehingga perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi bagi para pihak.
Sedangkan…. perjanjian itu mengikat para pihak, masih ingat kan dengan asas “Pacta Sunt Servanda” yang menyebut Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang menyepakatinya, sehingga para pihak tidak dapat menarik diri dari perjanjian yang sudah disepakati semudah menarik diri dari MoU, kecuali jika perjanjian tersebut telah selesai dan para pihak telah menyelesaikan kewajibannya.
Jika Secara Umum…MoU itu tidak mengikat para pihak, sehingga para pihak bisa saja menarik diri dan membatalkan MoU tersebut secara sepihak tanpa ada akibat hukum apapun.
MoU itu bersifat sederhana dan hanya mengatur hal yang sifatnya umum, luas dan tidak mendetail dan hanya terbatas pada rencana saja.
Sedangkan…Perjanjian Bersifat Detail Dan Spesifik
Perjanjian itu bersifat Spesifik dan detail sehingga hal yang diatur menjadi lebih jelas dan terperinci, mulai dari definisi, hak dan kewajiban para pihak, akibat hukum, sampai dengan berakhirnya perjanjian semuanya diatur secara detail.
Mengenai kekuatan hukum, pada dasarnya, MoU dibuat hanya sebagai persetujuan pendahuluan antara para pihak sebelum kerja sama dilakukan.
Sehingga, MoU tidak mengikat selayaknya perjanjian.
Dalam prakteknya masih terjadi banyak kesalahan dalam penggunaan MoU. Sering terjadi dimana suatu MoU ternyata mencantumkan hak dan kewajiban serta akibat hukum ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Jika hal tersebut terjadi, maka MoU tersebut bukanlah suatu perjanjian pendahuluan sebagaimana tujuan dari MoU itu sendiri, melainkan suatu perjanjian pokok yang mengikat para pihak.
Kesimpulannya, MoU dan perjanjian itu jelas beda, Bagi para pembaca setia OH PRN dapat kiranya kali ini sudah dapat membedakan antara MoU dan Perjanjian.
Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan hukum kita. Demikian, Terima Kasih.
