Oleh:
Iskandar Laka, S.H., M.H.
Dosen FH Uniyos Sby dan Penasehat Hukum PRN
Inilah cara atau modus yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum administrasi desa untuk melakukan mark up terhadap penggunaan Dana Desa melalui LPJPA, dan inilah tips bagi masyarakat penggiat anti korupsi terhadap penyalagunaan penggunaan uang negara untuk pembangunan desa demi meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
Beginilah cara atau modusnya;
- Rancangan Anggaran Biaya (RAB) di Buat di Atas Harga Pasar Rata – Rata.
- Mempertanggung Jawabkan Pembiayaaan Bangunan Fisik Dengan Menggunakan Dana Desa Padahal Proyek Tersebut Bersumber Dari Sumber Lain.
- Meminjam Sementara Dana Desa Untuk Kepentingan Pribadi Namun Lama Kelamaan Didiamkan atau Tidak Dikembalikan.
- Adanya Pungutan atau Pemotongan Dana Desa Oleh Oknum – Oknum Pejabat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
- Membuat Perjalanan Dinas Fiktif Kepala Desa atau Jajarannya.
- Penggelembungan (Mark Up) Pembayaran Honorarium Perangkat Desa.
- Penggelembungan (Mark Up) Pembayaran Alat Tulis Kantor (ATK)
- Memungut Pajak atau Retribusi Desa Namun Hasil Pungutan Tidak Disetorkan ke Kas Desa atau ke Kantor Pajak.
- Pembelian Inventaris Kantor Dengan Menggunakan Dana Desa Namun Diperuntukkan Secara Pribadi.
- Pemangkasan Anggaran Publik Kemudian Dialokasikan Untuk Kepentingan Kepala Desa dan Perangkat desa.
- Melakukan Permainan (Kongkalingkong) Dalam Proyek Yang Didanai Dari Dana Desa.
- Membuat Kegiatan atau Proyek Fiktif Yang Dananya Dibebankan Dari Dana Desa.
Demikian tips ini kami sajikan lewat ruang OH PRN kali bisa menjadi pedoman bagi masyarakat lebih khusus lagi masyarakat penggiat anti korupsi dan APH, Semoga bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat dan bisa mengurangi penyelewengan keuangan negara.
