PRN BEKASI | Team penarakyat Bekasi melakukan investigasi terkait penyampain warga mengenai rumah subsidi dijadikan rumah ibadah yang di wilayah Perumahan Gran Vista Cikarang Blok O 1 No 32, (Sabtu, 30 Mei 2021)
Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sangatlah perlu, tetapi dalah hal ini tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat di wilayah sekitar.
Hanya saja, ibadah harus dilakukan di tempat-tempat yang sesuai peruntukannya untuk beribadah. Dalam kasus rumah ibadat yang tidak berizin, jika penggunaan bangunan gedung tidak sesuai dengan peruntukannya, maka bangunan tersebut dilarang untuk digunakan untuk beribadah, sampai bangunan gedung itu memiliki izin.
“Kalau ada ijin ya boleh” ujar salah satu warga NN kepada wartawan Pena Rakyat News.
“Terkait rumah menjadi rumah ibadah ya sudah menyalahi aturan, ya karena legalitasnya belum terpenuhi” tutur Pak Tumino sekalu Babinsa Serang Baru.
Menanggapi hal tersebut dari Bimaspol Polsek serang baru. Bapak Harris menjelaskan pada saat ditemui oleh Tim Pena Rakyat “kalau orang ibadah itu silahkan aja, sekali warga menyetujui asal sesuai agama yang titetapkan pemerintahkan oleh undang-undang.
Sedangkan penyampaian dari salah satu Pengurus Blok O sekitar, bila jadi tetap dilaksanakan mengenai tetangga sebelah rumah bagaimana “andaikata ini jadi ni, nah ini ada berisik ini”
Setelah di klarifikasi dengan pemilik rumah Pak Siregar yang juga merupakan aktifis Kristen Protestan mengenai rumah ibadah yang dilaksanakan di rumahnya “itu merupakan rumah doa” ujarnya
Kegiatan dilakukan rutin 1 minggu sekali, di hari minggu perkecualian hari besar tetap harus ke Gereja Penta Kosta
“keberatan warga apa ya, ini kan rumah untuk berdoa, kita sudah bersosisasi, kita sudah kasih sembako, ajak makan, kasih surat,” kata Pak Siregar.
Disinggung masalah perijian tentang aktifitas ini akan dilanjut atau tidak yang untuk hari ini (minggu. 30 Mei 2021) sudah berhenti dikarenakan sudah berkoordinasi dengan pihak warga, pihak pengurus desa jayamulya, pihak babinsa jayamulya serang baru bimaspol jaya mulya serang baru. “aku harus berijin dulu sama jamaat, kita ngobrol-ngobol dulu gimana ni kedepannya, kita gak bisa langsung ambil solusi, ” kata Pak Siregar
Sebut “Teguh” salah satu aktifis badan hukum Yayasan Perlingdungan Konsumen Pasopati menyampaikan “ Mengacu pada Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Bersama 2 Menteri sebagaimana pernah dijelaskan di artikel Persyaratan Pendirian Rumah Ibadat, yaitu:
1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (“KTP’) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah;
2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
4. Rekomendasi tertulis Forum Kerukunan Umat Beragama kabupaten/kota.”
(Imbran)
