PRN Banyuwangi | Diskusi publik dengan tema ” Menakar Konsistensi Menjaga Kesinambungan Dalam 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi.
Acara diskusi publik dilaksanakan di hall hotel Ikhtiar Surya dengan moderator Syamsul Arifin, sekitar pukul 09.00 wib . Sabtu ( 05/06/2021).
Acara ini di gelar dan di gagas oleh Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu ( GARRAB).
Acara dengan mengundang hadirkan Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara SE, Michael Edy Haryanto SH, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi, Agus BaihaQi, S.Ag.,M.I.Kom, Dekan FDKI IAID Blokagung, KH.Abdul Malik Syafaat, Ketua DPC PKB Banyuwangi .
Dalam acara berdiskusi publik tujuannya untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati. Apakah 100 hari termasuk kerja atau pencitraan ?.
Michael Edy, Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi menjelaskan dalam paparan nya dalam acara tersebut
” Saya bukan menyerang pemerintahan atau oknum, 100 hari saya belum tahu apa yang dilakukan, kenapa selama ini tidak ada kordinasi Bupati dan DPR D. Sehingga kita menilai apa yang saya dengar apa yang saya terima masukan dari teman – teman diluar sana. Selama hampir 100 hari ini masih dalam tahap pencitraan,”.
Masih Michael, sampai sekarang saya tidak pernah mengkritisi pemerintahan Banyuwangi secara terbuka. Sampai sekarang pun, kemarin mengenai THL, karena sudah lama tidak ada keputusan padahal kita baik melalui hearing atau hati ke hati kepada Sekda, dinas dan yang lain dan pimpinan juga menyetujui THL yang diberhentikan harus dikembalikan bekerja
Kenyataanya sampai berapa bulan, hingga hampir 100 hari kepemimpinan Bupati baru tidak dikembalikan padahal itu menyangkut hidup orang banyak dan itu bertentangan dengan visi misi Bupati yaitu menciptakan lapangan pekerjaan, imbuh Michael
Tidak senada dengan pendapat Michael, Ketua DPRD dari partai PDI Perjuangan Made Cahyana Negara SE yang tidak lain sebagai pendukung dan pengusung Bupati terpilih di Banyuwangi
” Hari ini kita berbicara 100 hari kerja. 100 hari kalau menurut kami tidak bisa dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah. Tapi di 100 hari ini apa yang sudah dilakukan yang kira – kira sesuai disampaikan pada saat kampanye,” ujarnya
Kalau kita bicara tentang prosentase, saya juga berfikir kita tidak bisa berbicara secara kwantitatif tetapi di 100 hari pertama ini ada beberapa gebrakan yang dilakukan misalkan program Bunga Desa ( Bupati ngantor di Desa ), jelas Made
Masih Made, minimal program Bunga Desa dilakukan sebagai seorang pemimpin Kepala Daerah bisa turun langsung ke masyarakat menyelesaikan persoalan – persoalan yang bisa diselesaikan pada saat itu juga misalkan seperti administrasi kependudukan
Kemudian yang berikutnya terkait UMKM naik kelas, ini sudah banyak dilakukan oleh pemerintahan,
“Ketika kita berbicara 100 hari kerja itu merupakan hasil atau program dari kebijakan pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan sekarang ini hanya meneruskan dan melakukan kebijakan diluar produk dari kebijakan pemerintah sebelumnya,” imbuh Made.
Harapan ketua panitia Bupati Banyuwangi untuk siap di kritik untuk tujuan membangun. Pendopo kabupaten Banyuwangi harus di buka lebar untuk masyarakat umum minimun 1 bulan sekali pas hari minggu biar masyarakat berbondong-bondong langsung menyampaikan aspirasinya dan tidak berbelit-belit melalu protokol desa, kecamatan karena merasa takut, 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati ada plus minusnya pencitraan dan kerja. ( Solikin).
