PRN MALANG | Komunikasi melalui jalur udara merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk berkomunikasi dimasa pandemi yang sampai saat ini belum diketahui sampai kapan akan segera berakhir.
Pembatasan sosial bagi masyarakat tentunya cukup membuat berbagai aktifitas masyarakat untuk bertatap muka dan berkumpul sangat tidak mudah untuk dilakukan.
Selain itu penggunaan akses melalui jaringan seluler atau online juga terbatas karena mereka harus mengeluarkan anggaran yang cukup untuk pembelian kuota HP maupun barang elektronik yang lain tidak dipungkiri juga bahwa akses WIFI belum bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat karena faktor jaringan yang terbatas.
Berangkat dari itu masyarakat kota Malang yang aktif dalam penggunaan radio frekuensi meleburkan diri dalam Perserikatan Radio Komunikasi Antar Penduduk Mitro Kinasih (Perkrap Mitro Kinasih) yang beberapa waktu lalu pengukuhannya dilakukan di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kota Malang.
Menurut ketua DPRD kota Malang sekaligus Dewan Penasehat Perkrap Mitro Kinasih I Made Riandiana Kartika,S.E dalam komentarnya melalui pesan WA (15/06/2021) menyatakan
“Kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi dijamin oleh UUD 1945 pasal 28.Jadi dengan terbentuknya Perkrap Mitro Kinasih ini adalah bagian implementasi UUD tersebut.
Kami DPRD kota Malang sangat mendukung terbentuknya Komunitas komunikasi antar penduduk ini dengan terwadahi dalam suatu perserikatan, diharapkan dengan terbentuknya organisasi ini maka akan lebih terkontrol dan terkordinir kegiatan-kegiatan mereka serta lebih mudah menyampaikan program pemerintah ke suatu kelompok masyarakat dibanding ke orang per orang atau individu.
Selamat dan sukses atas terbentuknya Perkrap mitro kinasih” ucapnya
Sementara menurut salah satu pengurus M Safril mengatakan bahwa acara pengukuhan tersebut dihadiri oleh 75 orang undangan dan 30 orang dari perwakilan komunitas juga dihadiri oleh beberapa pejabat kota Malang diantaranya Sekda kota Malang Erik Setyo Santoso, dirut Tugu Tirta kota Malang, Kominfo dan beberapa anggota dewan kota Malang.
Dia juga menambahkan Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Pasal 79 Nomor 17 Tahun 2018, menyatakan bahwa setiap penggiat Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) wajib menjadi anggota Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI). Pasal tersebut semestinya segera direvisi, karena menyalahi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28E
Selain UUD 45 aturan tersebut juga menyalahi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga mencederai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Kami tidak hanya akan kritisi tapi juga akan melakukan program-program kerakyatan dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam segala bidang seperti politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
(Ila)
