PRN NGAWI | Untuk memperkenalkan dan menyebar luaskan barang apa saja yang kena cukai, agar masyarakat tau dan tidak keliru serta pasal dalam per Undang – Undangan, apabila melanggar hukum terkait cukai.
Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi bekerjasama dengan Diskominfo, Kanwil DJBc – Tipe Madya Pabean C Madiun, Kejari Ngawi, Polres Ngawi ATP.I Ngawi dan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Ngawi , mengadakan “Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Tentang Cukai,” lewat acara Talk Show di LPPL ( Lembaga Penyiaran Publik Lokal) Radio Suara Ngawi.
Dalam acara sosialisasi di bidang cukai menghadirkan narasumber yang handal dibidangnya, seperti Susetia Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBCT Madya Pabean C Madiun, Kurniawan Andy Nugroho Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ngawi, dan Aries Dewanta Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Ngawi .
Saat dijumpai awak media Aries Dewanta menjelaskan “Kami akan menyampaikan tentang Undang – Undang yang terkait cukai yaitu UU no 39 tahun 2020 tentang penggunaan DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), sesuai PMK no 7/PMK. 07 / 2020 yaitu pendanaan yang diperuntukkan untuk penegakkan hukum beredarnya rokok ilegal.
Perlu diadakan kerjasama dengan Kantor Bea dan Cukai Madiun, Kejaksaan Negeri dan Polres. Untuk menekan tingkat penyalahgunaan cukai, terutama pada rokok.
Kita ketahui bersama selain rokok, minuman ber alkohol juga kena cukai. Diharapkan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat tau ciri – ciri barang yang kena cukai. Rokok di lingkungan rumah tangga konsumsinya perlu dikendalikan, peredaranya perlu pula di awasi, dan pemakainya dapat menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat,”.
Susetia juga mengatakan “Wilayah pengawasan kami di exs Karisidenan Madiun, mulai dari Ngawi sampai Pacitan. Untuk wilayah Ngawi belum menemukan pelanggaran, hanya untuk lintas perjalanan dari timur ke barat, tapi tetap diadakan penindakan. Masyarakat juga bisa langsung lapor ke Kantor Bea dan Cukai bila menjumpai rokok polos / tidak disertai pita cukai, atau pita cukai berbeda tidak sesuai peruntukanya, pita cukai palsu dan pita cukai bekas Operasi pasar juga kami laksanakan, berdasarkan laporan dari masyarakat. Walau ada sedikit tetap kami beri tindakan. Maka dengan adanya DBHCHT ini perlu bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten,”.
Dalam UU no 39 tahun 2020 Pasal 50 menjelaskan, bahwa setiap orang tanpa memiliki ijin menjalankan pabrik, tempat menyimpan dengan maksud mengelakan pembayaran cukai, akan kena ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Ini merupakan sepenggal pelanggaran tentang cukai. Adv Diskominfo. (Jatmiko)
