PRN BANYUWANGI | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlangsung di Jawa-Bali sejak 3 Juli lalu akan berakhir pada hari ini, 20 Juli 2021. Apakah akan diperpanjang atau tidak masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, langkah PPKM Darurat adalah untuk menekan penyebaran Covid-19 yang meluas lantaran munculnya varian baru terutama Delta. Pada prinsipnya pemerintah daerah selalu taat pada apapun keputusan pemerintah pusat.
“Kita jalankan apapun keputusan pemerintah pusat karena itu pasti yang terbaik bagi masyarakat, tapi kami memberikan saran agar ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan,” ujar Ipuk, Selasa (20/7/2021).
Pertama, lanjut Ipuk, ada sedikit relaksasi pada aturan terkait kegiatan ekonomi, terutama yang menyangkut ekonomi rakyat kecil seperti PKL dan warung-warung kecil, di mana ada pembatasan aktivitas.
“Kita tahu semua, ekonomi rakyat memang terpukul. Kemarin malam saya ketemu penjual kue, biasanya sehari dapat Rp150 ribu, tapi sekarang Rp30 ribu. Saya juga ketemu penjual jagung rebus, biasanya sehari 200 buah, sekarang cuma berani bawa 50 buah, itu pun kadang tidak semuanya laku karena jam operasional dibatasi,” ujar Ipuk.
“Sehingga kalau bisa ada sedikit pelonggaran,“ jelasnya.
Hal kedua, papar Ipuk, aktivitas kesenian juga diperlonggar namun dengan aturan ketat.
Ipuk mengatakan, Pemkab Banyuwangi telah berupaya menyiapkan bantalan sosial dari kebijakan PPKM Darurat. Di antaranya dengan memberikan bantuan uang Rp300.000 per orang kepada ribuan PKL/warung kecil/pedagang kecil.
Bantuan beras juga telah digelontorkan kepada sejumlah pelaku wisata, pengemudi becak, dan karyawan harian yang toko/pusat perbelanjaannya harus ditutup sementara.
Pemkab Banyuwangi juga menyiapkan skema bantuan untuk pelaku seni, wisata, penyandang disabilitas, jasa transportasi, dan warga yang membutuhkan secara umum. Skema bantuan saling menopang dengan kucuran dari pemerintah pusat.
“Hari Rabu besok saya cek ke gudang Bulog dan PT Pos terkait kesiapannya, segera disalurkan. Dinas terkait juga menyiapkan bagaimana pelaku seni dilibatkan dalam program misalnya untuk edukasi prokes, menghibur pasien di tempat isolasi secara virtual dan sebagainya,” ujarnya.
“Tapi tentunya bantalan sosial ini tidak cukup. Harus ada stimulan yang mulai mendorong pergerakan ekonomi,” papar Ipuk.
Pada saat bersamaan, sambung bupati perempuan itu, vaksinasi dan testing serta tracing terus ditingkatkan. Rumah isolasi juga terus ditambah untuk segera memutus potensi penularan terutama munculnya klaster keluarga.
“Dengan pengawalan yang ketat, semoga kasus melandai dan ekonomi perlahan berjalan,” pungkasnya. (Solikin)
