PRN MOJOKERTO| “Kalau memang cerita sampean itu benar, buktikan hitam di atas putih!!”, demikian kutipan penyataan Sekertaris Camat (Sekcam) Ngoro, Mojokerto menaggapi klarifikasi Perangkat Desa Sukoanyar yang membantah adanya permintaan uang untuk penguburan warga terkonfirmasi Covid-19.
Pernyataan yang bersifat tantangan ini diceritakan ulang oleh Sekcam Ngoro pada wartawan di ruang kerjanya pada hari Rabu (28/7/2021).
Dalam keterangan yang disampaikan Sekcam pada awak media, salah satu cara untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut yakni dengan cara membuat surat pernyataan.
“Saya minta mereka (perangkat desa) untuk membuat surat pernyataan dari keluarga sebagai klarifikasi,” kata Sekcam.
Desa Sukoanyar, Kecamatan Ngoro menjadi perhatian serius dalam sepekan ini. Mencuatnya kabar pungutan sebesar 2,5 juta untuk biaya pemakaman jenaza warga terkonfirmasi Covid-19 menjadi perbincangan.
Berita lebih lengkap baca di: https://penarakyatnews.id/2021/07/27/pungutan-pemakaman-korban-covid-disorot-mudin-desa-tak-balek-no-duite-tapi-jupuken-mayate/
Plt. Camat Ngoro melalui Sekcam mencoba memfasilitasi pertemuan PRN dengan Agus, Mudin (Kaur Kesra) dan Zai, Kaur Pembangunan di tempat kerjanya. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan klarifikasi media agar isu ini tidak melebar.
Satu persatu Perangkat desa mulai berbicara. Klarifikasi disampaikan. Surat penyataan ditunjukkan. Media diminta untuk memuat. Asa badai masalah segera berlalu. Namun apalah daya, bukannya selesai malah tamba runyam.
Bagaimana tidak, surat pernyataan yang ditunjukkan oleh perangkat desa terindikasi direkayasa. Hal ini diketahui beberapa saat setelah pertemuan berakhir. Dalam surat itu diterangkan bahwa semua yang dikabarkan terkait permintaan uang untuk pemakaman Covid 19 oleh pihak desa adalah tidak benar.
“Ini pak surat penyataannya,” kata Zai, Kaur pembangunan sambil menyodorkan map berwarna merah.
Ada yang aneh dalam pembicaraan klarifikasi pada saat itu. Sesaat sebelum awak media membaca surat penyataan, Kaur Pembangunan bercerita untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadian pada hari menyiapkan makam tersebut.
Diakui bahwa memang keluarga menanyakan, jika perlu mengganti APD berapa biaya yang perlu dikerluarkan. Diakui bahwa Kaur Pembangunan sempat menyebut nominal dua juta atau dua juta lima ratus untuk APD Komplit.
“Tapi itu saya hanya bercanda, bukan serius,” katanya Kaur Pembangunan menimpali omongannya.
Awak media mencoba mengkonfirmasi kebenaran dari Surat Pernyataan ini. AR (inisial, red), anak kandung almarhum WT (Inisial, red) merasa keluarga tidak pernah membuat surat penyataan. Lebih lanjut disampaikan bahwa keluarga juga tidak pernah mewakilkan kepada pihak manapun untuk membuat surat pernyataan tertulis bermaterai.
“Saya ngak tau mas kalau ada surat penyataan keluarga,” kata AR sewaktu dikonfirmasi.
Setelah ditelusuri ternyata yang membuat dan menandatangani Surat Pernyataan ternyata bukanlah keluarga dari keturunan almarhum.
Surat Penyataan yang menganulir semua informasi dalam rilisan Pena Rakyat News ditandatangani oleh saudara sepupuh AR.
ADK (inisial, red) dan IND (Inisial, red) adalah dua orang sepupuh dari AR yang diminta oleh perangkat untuk membuat surat penyataan mewakili keluarga alm. SW. Hal ini dikonfirmasi oleh ADK melalui sambungan seluler pada awak media.
Terkait tindakan ini, keluarga Almarhum menyerahkan penyelesaian permasalahan ini sesuai mekanisme hukum. Kepada awak media, AR menyampaikan bahwa keluarga tidak terima dengan surat penyataan dan meminta LBH-PRN sebagai kuasa hukum untuk menindaklanjuti permasalahan ini.
Hitam di Atas Putih dan Bermaterai ternyata bukan Solusi tapi Membuat keadaan bertambah runyam.
(Red)
