PRN MOJOKERTO| Proyek pembangunan fasum rumah Dinas Wakil Bupati Mojokerto menjadi sorotan media. Kepesertaan PT. Yege Putra Mas dan PT. Dwi Mulya Jaya dalam penawaran lelang tender diduga sebagai bentuk persekongkolan terlarang. Seharusnya lelang proyek masuk dalam kategori gagal tender. Meski demikian PT. Yege Putra Mas dinyatakan sebagai pemenang.
Perlu diketahui bahwa PT. Yege Putra Mas dan PT. Dwi Mulya Jaya diduga dua perusahan keluarga yang dikendalikan oleh pihak yang sama. Perlu diketahui bahwa beberapa badan usaha yang dikuasai langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama dilarang melakukan penawaran pada lelang tender yang sama. Hal ini tertuang dalam Perpres 16 tahun 2018 perubahannya no 12 tahun 2021.
Dugaan dikendalikan oleh pihak yang sama terkonfirmasi dari pengakuan Pur, pelaksana proyek PT. Yege Putra Mas di lapangan. Awak media diminta datang ke kantor yang berada di jalan Muria Mojokerto. Padahal alamat yang dimaksud jelas-jelas milik PT. Dwi Mulya Jaya.
“Monggo langsung saja ke kantor jalan Muria mas,” jelas Pur.
Awak media bertanya-tanya terkait meja yang digunakan di Direksi Keet PT. Yege Putra Mas bertuliskan kode inventaris “DMJ”. Mungkinkah kepanjangan dari Dwi Mulya Jaya? Wallahualam.
Sekda Kab. Mojokerto melalui Kadis PUPR, Bambang Purwanto, S.H., menyampaikan klarifikasi yang membantah adanya indikasi pertentangan kepentingan/kolusi terkait dua perusahaan jasa kontrusi ini. Hal ini dibuktikan dari data-data pemegang saham perusahaan. Nama-nama pengurus di akte pendirian juga berbeda.
Jika demikian rujukan pembuktiannya, maka publik perlu tau apa arti frasa “dikuasai secara tidak langsung oleh pihak yang sama?” (Perpres 16 tahun 2018)
Bagaimana cara membuktikannya? Apa parameter evidensialnya? Jika tidak dapat dibuktikan bagaimana frase ini ada dalam Perpres?
(Red)
