PRN MOJOKERTO | DPP Harimau Majapahit menggelar konferensi pers di Kantor DPP Harimau Majapahit, Desa Sumbertebu Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Senin (11/10/2021)
Dalam konferensi pers membahas terkait sikap DPP Harimau Majapahit melihat Teguh Gunarko resmi menjadi Sekdakab Mojokerto.
Rudy Wahyudi selaku sekertaris DPD Harimau Majapahit mengimbau kepada siapapun yang berani merusak tatanan Pemerintahan Mojokerto maka kami akan melawan, kami berada di barisan terdepan untuk menjadikan Mojokerto sejahtera.
Lebih lanjut dikatanya, kami DPD Harimau akan berusaha menjadi terdepan untuk Mojokerto menjaga agar Mojokerto bisa maju, adil dan makmur.
“DPP Harimau Majapahit akan menyerahkan sepenuhnya persoalan Sekdakab Mojokerto ini ke Kuasa Hukum DPP Harimau Majapahit. Kami dan kawan-kawan nanti akan mengajukan gugatan Sekdakab Mojokerto maksimal 56 hari setelah pelantikan Sekdakab hari ini. Kami akan menyampaikan ke PTTUN Surabaya terkait proses pemilihan Sekda ada dugaan cacat hukum atau maladministrasi karena ada kepentingan pribadi atau ada unsur like and dislike,” tegasnya.
Lanjut dikatakannya, buktinya harusnya ada 9 pejabat yang memenuhi syarat untuk menjadi Sekdakab Mojokerto, tapi mengapa hanya 6 pejabat yang diundang? Dan kita semua tahu 6 pejabat yang diundang untuk mengikuti pencalonan Sekdakab Mojokerto adalah orang dekat MKP suami dari Bu Ikfina Fahmawati.
“Coba teman-teman media bertanya ke Bu Ikfina mengapa Pak Didik Chusnul Yakin, Pak Hartono dan Pak Bambang Wahyudi tidak diundang bu Ikfina menjadi Sekdakab Mojokerto? Apakah 6 pejabat yang diundang kemampuannya melebihi 3 pejabat yang tak diundang? Kita semua tentu tahu bahwa Didik Chusnul Yakin pernah menjadi Plt Sekdakab Mojokerto. Mengapa beliau tidak diundang? Jika Bupati Ikfina adil, harusnya 9 pejabat yang diundang bukan cuma 6 saja yang diundang untuk mengikuti ujian Sekdakab,” jelasnya.
Lanjutnya Kuasa Hukum DPP Harimau Majapahit Puji Samtoyo, S.H. menyampaikan, kita masih punya waktu 56 hari untuk menggugat seleksi Sekdakab Mojokerto di PTTUN Surabaya. Sebelum ke arah tersebut kita kumpulkan dulu terkait regulasi-regulasinya dan kita kan klasifikasikan dulu.
“Tuntutan kami sederhana saja, jalankan proses seleksi Sekdakab Mojokerto sebagaimana semestinya. Waktu kita audiensi dengan Bupati Mojokerto, Bu Ikfina hanya meminta untuk percaya pada pemerintah kalau pemerintah ini jujur dan amanah dalam proses seleksi Sekdakab tanpa memberikan kesempatan kami untuk tanya jawab dengan alasan beliau ada acara lain. Padahal di saat itu kita mau beradu pendapat untuk Mojokerto yang maju, adil dan makmur,” ujarnya.
Menanggapi rilis dari konferensi pers DPP Harimau Majapahit, Samsul, S.H. aktivis lembaga control social dan media memberikan dukungan atas semangat dan tujuan Perkumpulan Harimau Majapahit yang akan mengawal pemerintahan kabupaten Mojokerto untuk menjadi yang lebih baik.
Samsul menambahkan bahwa tujuan mulia tersebut harus dibuktikan, artinya apa yang menjadikan temuan dan bukti-bukti pendukung atas dugaan pelanggaran dan atau ketidak beresan maladministrasi dan sebagainya dalam terpilihnya Teguh Gunarko menjadi Sekdakab Mojokerto, harus dibuktikan secara hukum agar bukan hanya opini yang liar dikosumsi masyarakat.
“Mojokerto ini terdapat puluhan lembaga control baik LSM atau Ormas dan anggotanya ya seputar kawan-kawan kita sendiri, saya menaruh harapan besar pada Harimau Majapahit sebagai lembaga independent yang benar-benar mengawal pemerintahan kabupaten Mojokerto dari praktik busuk yang selama ini berjalan. Dan kalau bisa lakukan upaya nyata dulu baru di viralkan beritanya agar berita yang disajikan bisa dipertanggungjawabkan, sebab kalau seperti ini (baru rencana laporan) sudah viral, ini akan menjadi banyak presepsi di masyarakat, kalau benar dilaporkan sih bagus “menang/kalah” tidak masalah, namun kalau tidak jadi dilaporkan, bagaimana pertanggungjawaban moril kita atas pemberitaan.” Pungkas Samsul.
(Mahmudah)
