PRN SIDOARJO | Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor kembali mengingatkan jajarannya agar tidak berhenti memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bupati Muhdlor menekankan bahwa tujuan dari reformasi birokrasi adalah masyarakat bisa merasakan perubahan pelayanan pemerintah yang lebih baik. Perubahan yang diharapkan masyarakat ialah pelayanan yang efektif, cepat dan mudah.
Muhdlor minta birokrasi harus membuka diri dan membuka ruang kritik dari publik. Kanal komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat tidak boleh dibatasi. Prinsip kebijakan dalam mewujudkan reformasi birokrasi hanya bisa dicapai jika kebijakan itu berasal dari suara bawah. Kebijakan buttom up atau berlandaskan kebutuhan masyarakat luas.
“Riset atau kajian merupakan tahapan yang harus dilalui setiap OPD dalam membuat perencanaan. Suara masyoritas publik tidak bisa dibaikan. OPD harus aktif dan cepat dalam merespon setiap perubahan di masyarakat,” jelas Muhdlor saat membuka program Sidoarjo Resik di Kantor Suara Surabaya. Selasa, (30/11/2021).
Data pengaduan yang masuk ke Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo yang selama ini memegang dan mengelola kanal aduan aplikasi Lapor.go.id, mayoritas masyarakat masih mengeluhkan permasalahan jalan rusak dan berlubang, pencemaran lingkungan, layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil juga masih jadi kritikan masyarakat serta layanan air minum PDAM juga masih banyak menerima komplain.
Keluhan itu diterima tangan terbuka oleh Bupati Muhdlor, salah satunya dengan membuat kebijakan strategis dengan memfokuskan APBD 2022 senilai 5,4 triliun rupiah untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur serta untuk pemulihan ekonomi.
Dua kebijakan prioritas itu diambil Bupati Muhdlor karena dilandaskan pada menguatkan permintaan publik/masyarakat Sidoarjo yang menginginkan perbaikan infrastruktur jalan dan pemulihan ekonomi. Tahun 2021 ini program betonisasi jalan sudah dimulai Muhdlor. Sebanyak 25 ruas jalan kabupaten dikebut pengerjaanya.
“Kita bekerja berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, banyak keluhan yang masuk agar pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan berlubang itu. Peningkatan infrastruktur jalan, masuk dalam prioritas kebijakan tahun 2022. Untuk perbaikan layanan pemerintah seperti pelayanan administrasi kependudukan, PDAM dan OPD lainnya saya minta harus kerja keras. Termasuk penanganan pencemaran lingkungan seperti penanganan sampah. Aplikasi layanan online yang selama ini dibuat harus juga didukung dengan layanan offline yang lebih baik, pelayanan pemerintah disemua lini bertahap perlu ditingkatkan,” tutur Muhdlor.
“Yang diinginkan masyarakat bagaimana pelayanan itu bisa cepat, mudah dan tidak berbelit-belit serta transparan,” pungkasnya. (kin)
