PRN SIDOARJO | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, melaksanakan Pengesahan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Dalam pengesahan tersebut ada beberapa perubahan dalam Perda yakni pasal 22 ayat 1 poin J yang dihapus. Dalam Perda nomor 8 tahun 2015 yang berbunyi Syarat calon kepala desa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan seperti korupsi, narkoba, terorisme dan tindak pidana makar.
“Poin J ini dihapus karena bertentangan dengan perundang-undangan, artinya bahwa meskipun mantan napi tetap diperbolehkan mencalonkan sebagai cakades,” ujar Warih Andono Ketua Pansus DPRD Sidoarjo tentang Pilkades, Senin (27/12/2021) di gedung DPRD Sidoarjo.
Sekretaris Komisi A itu menyampaikan bahwa adanya pasal tersebut merupakan suatu bentuk kearifan lokal. Dengan demikian aturan itu tidak membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Kades. “Ini juga imbas dari adanya gugatan cakades di desa Prasung pada proses Pilkades yang dilaksanakan baru-baru ini dan termasuk juga banyaknya aduan dari masyarakat,” terangnya.
Juru bicara fraksi-fraksi DPRD Sidoarjo Nurhendriyati Ningsih menyampaikan, “Setelah dilakukan proses pengkajian dan analisa terkait Raperda Pilkades ini selanjutnya Pansus menyetujui adanya perubahan, dengan demikian maka kami menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan,” jelas Ketua DPD Partai Nasdem Sidoarjo itu.
Mendapat persetujuan dari fraksi-fraksi, ketua DPRD Sidoarjo H. Usman menyampaikan berdasarkan pendapat akhir, Peraturan Daerah tentang Pilkades dapat disetujui.
Dengan demikian Raperda nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkades disetujui menjadi keputusan DPRD dan ditetapkan dalam berita acara leputusan bersama antara DPRD Sidoarjo dan Pemerintah Sidoarjo,” ungkapnya. (kin)
