PRN SURABAYA| Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membuka seminar nasional pemberantasan korupsi yang digelar Dewan Pimpinan Propinsi Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPP-GNPK) Jatim, di gedung Hayam Wuruk Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya, Rabu (19/1/2022).
Acara memperingati hari anti korupsi se dunia ini diikuti secara virtual, oleh Jendral TNI (Purn) H Wiranto, Irjen.Pol. Agung Makbul yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Satuan Saber Pungli Kemenkopolhukam RI.
Mewakili Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wagub Emil mengatakan, Pemprov berkomitmen terus memberantas dan melawan korupsi. “Sebagai bentuk atensi Gubernur Jatim, dalam komitmen memberantas korupsi, bupati/walikota, OPD di lingkungan Pemprov, serta Forkompimda Jatim hadir di seminar ini,” ucap Emil.
Monitoring Centre for Prevention (MCP) Pemprov Jatim tahun 2021 secara umum mencapai 93,09%. Capaian tersebut merujuk pada dirilis Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Capaian tersebut, merupakan gabungan dari berbagai aspek yaitu, Perencanaan dan Penganggaran APBD 82,30%, Pengadaan Barang dan Jasa 97,77%, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 98%, APIP 93,74%, Manajemen ASN 98,5%, Optimalisasi Pajak Daerah 97,3% dan Manajemen Aset Daerah 86,08%.
Dalam kesempatan itu, Wagub Emil juga mengingatkan jajaran bupati dan wali kota untuk terus memberantas segala bentuk korupsi, utamanya di kawasan sekolah. “Kepada seluruh bupati/walikota, mari kita pastikan agar tidak ada pungutan-pungutan liar di SMA/SMK Negeri di wilayah masing-masing,” ucap Wagub Emil.
“Sekali lagi, dengan Kehadiran Bupati/Walikota di acara seminar korupsi ini merupakan sebagai wujud melakukan kerjasama dengan berbagai elemen dalam pemberantasan dan penanganan korupsi di daerahnya masing – masing dan semoga Allah SWT bisa meridhoi iktiar kepala daerah memberantas korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto secara virtual menyampaikan, ada banyak faktor yang menyebabkan korupsi yang perlu diidentifikasi dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) langsung. Menurutnya faktor pertama adalah keserakahan, kemudian opportunity (peluang) dan yang ketiga adalah kebutuhan.
“Kenapa demikian, karena kampanye, bayar saksi atau apapun itu membutuhkan uang yang tidak sedikit. Jadi yang paling mudah untuk mendapatkan uang yang banyak dan cepat adalah dengan korupsi,” jelasnya.
Selain itu faktor yang keempat adalah pengawasan terhadap tindak korupsi ini tidak efektif. Kelima sanksi hukum yang terlalu ringan atau tidak tegas.
“Dan keenam adalah moralitas maupun integritas yang dimiliki para calon inilah yang harus diwaspadai,” tuturnya. (kin)
