PRN MALANG| Dugaan monopoli dan pemaksaan pembelanjaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Undaan, Kecamatan Turen, Kab. Malang dilakukan perangkat Desa. Pemilik E-Warong yang tidak lain adalah istri Perangkat duduk semeja dengan Panitia untuk memotong langsung dana bantuan dan ditukarkan dengan kupon Sembako.
237 Keluarga Penerima Bantuan Sosial tidak diberikan kendali tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/atau telur), serta tempat membeli sesuai dengan preferensi dan tanpa pembelanjaan sistem paket. Selasa (19/4/2022).
Pembagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Undaan awalnya berjalan dengan baik. Dengan mematuhi Prokes, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diminta untuk mengantri sembari menyiapkan KTP dan Foto Copy KK.
Setiap KPM menerima uang sebesar Rp. 500 ribu dari petugas Kantor Pos tanpa dipotong biaya apapun. Polemik mulai muncul ketika oknum perangkat desa langsung meminta masyarakat untuk menukarkan uang dengan Kupon sembako dan minyak goreng.
Setelah kupon ditukar, alih-alih mendapat sembako, masyarakat diminta untuk menunggu hingga hari kamis (dua hari lagi) dengan alasan pihak e-warong masih menunggu pembelanjaan daging. Tanpa ada daging masyarakat belum dapat menerima sembako dan minyak goreng.
Hal ini bertentangan dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial yang melarang sistem pembelanjaan dengan cara paket. Dirilis dari Website kemensos.go.id, masyarakat diberi keleluasaan untuk membelanjakan uangnya tanpa harus dipaket-paketkan.
Kepada awak media, IS (40), warga, merasa kecewa terhadap cara perangkat desa yang memonopoli belanja masyarakat. Terlebih pemilik e-warong tidak lain adalah istri dari oknum perangkat itu sendiri.
“Mulai 2018 PKH BPNT kan dek e seng kordinir BPNT PKH yo tiap bulan mek kadang mudune rapel kadang,” kata salah satu warga menjelaskan bahwa Perangkat tersebut telah mengkoordinir penyaluran bantuan sejak tahun 2018.
Dalam penelusuran awak media, belakangan diketahui bahwa penyalur atau Agen ternyata berasal dari Perangkat Desa berinisial BW yang menjabat Bayan dan istrinya BR.
Dalam ketarangannya warga menyampaikan bahwa penyalur yang merangkap sebagai perangkat desa ini langsung memotong uang bantuan yang tadinya 500 ribu hanya menyisahkan 150 ribu dengan rincian sebagai berikut: (dua ratus ribu) untuk bantuan pangan non tunai (bpnt), dan yang (seratus lima puluh ribu) untuk subsidi minyak goreng. Masyarakat terpaksa dan dipaksa berbelanja di e-warong milik Perangkat dengan sistem paket. (HS)
