PRN MOJOKERTO | Sangat ironis dan memprihatinkan jika terbukti pemangku kebijakan di pemerintahan berpihak kepada mafia tanah, pasalnya apapun kebijakannya dapat dipastikan akan mencederai masyarakat dan pastinya akan berdampak hukum yang lebih besar. Hal ini terjadi di Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diduga ‘keblinger’ menganggap Serifikat Hak Milik adalah bukan bukti syah suatu kepemilikan tanah.
Uraian tersebut terjadi pada Para Ahli Waris dari Almarhum Pardi P Sunar warga Wonoploso kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, yang mana melalui kuasa hukum Aulian Law Firm telah 3 kali mengajukan permohonan cetak SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kepada pihak BAPENDA Kabupaten Mojokerto selalu mendapatkan balasan dengan dalil-dalil yang tidak masuk akal, padahal pihak Aulian Law Firm sudah menyertakan lampiran bukti-bukti kepemilikan atas lahan yang diajukan.
Dengan tegas Samsul, S.H. salah satu Kuasa Hukum dari keluarga Pardi P Sunar menyatakan kepada Pena Rakyat News dan beberapa media saat dikomfirmasi di sekertariat Aulian Law Firm Perum Indraprasta Village A3/4 Mlaten Puri Mojokerto jumat 10 juni 2022, Samsul menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Bapenda kabupaten Mojokerto diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan berpihak kepada oknum mafia tanah yang sudah populer di wilayah Gondang atau Mojokerto.
Alasan Samsul menurutnya bukan didasari emosi atau kemarahan terhadap fakta yang terjadi, namun menurutnya hal ini riil terjadi dan sudah di jabarkan dalam KUHPerdata Bahwa merujuk pada Pasal 1868 Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang bekuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Artinya satu-satunya bukti kepemilikan hak atas tanah adalah Sertifikat. Tegas Samsul.
Samsul menambahkan, sangat ironis sekali pihak Bapenda tidak dapat melayani permohonan pengajuan cetak SPPT SHM nomor 141 atas nama Pardi P Soenar yang sudah 3 kali yaitu tangga l8 Pebruari 2022, tanggal 09 April 2022 dan tanggal 23 Mei 2022 dan hanya terganjal oleh selembar surat dari pihak yang mengaku pemilik SHM 141 namun tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, sedangkan kami sudah sertakan bukti-bukti kepemilikan secara gamblang.
“ sebenarnya simpel agar citra nama baik Bapenda dan Pemkab Mojokerto tetap terjaga profesionalnya dan tidak terlihat jelas kalau berpihak kepada Mafia Tanah, yaitu Cetak SPPT SHM 141 atas nama Pardi P Soenar dan berikan kepada kami agar pihak Ahli Waris dapat memenuhi kewajiban membayar pajak, apabila dikemudian hari terdapat pihak lain menggugat SHM 141, kami pastikan bahwa pihak kami taat pada keputusan pengadilan” imbuhnya.
Sementara diulas pada berita sebelumnya bahwa tanah yang bersertifikat hak milik nomor 141 adalah milik Almarhum Pardi P Sunar warga Wonoploso yang saat ini ditanami oleh Para Ahli waris Pardi P Sunar, dan pihak pemerintah desa Wonoploso meng kliem tanah tersebut adalah milik desa Wonoploso namun sejak Almarhum Pardi masih hidup sampai sekarang pihak pemerintah desa Wonoploso BELUM pernah dapat menunjukkan bukti secuilpun bahwa SHM 141 tersebut milik desa Wonoploso bahkan beberapa kali kesempatan mediasi Pihak desa Wonoploso selalu beropini yang berbeda-beda tanpa menunjukkan bukti kepemilikan.
Senada juga pernah disampaikan Mardiasih, SH.,MH. Selaku kepala Bapenda kabupaten Mojokerto di ruang rapat kantor Bapenda dengan Tim Kuasa Hukum keluarga Pardi, bahwa secara pribadi dirinya sangat paham betul bahwa tanah tersebut milik Almarhum Pardi, pasalnya antara Mardiasih dengan Almarhum Pardi memiliki hubungan emosional yang sangat tinggi dan paham sejarah SHM 141 tersebut, tapi lagi-lagi dugaan berkembang. Apakah Kepala Bapenda kabupaten Mojokerto mendapatkan sesuatu dari oknum mafia tanah ? Hanya Tuhan yang tahu. Padahal diketahui bersama bahwa SPPT adalah bukan bukti kepemilikan atas tanah, namun agar warga tertib untuk membayar kewajiban pajak. (Aji)
