PRN Mojokerto | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto Gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2022. Rakor yang diprakarsai Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) ini, dihadiri langsung oleh Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, yang bertempat di Smart Room Satya Bina Karya (SBK), Pemkab Mojokerto, Senin, (9/8) siang.
Dalam Rakor TPID ini juga turut mengundang narasumber dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Rizki Wimanda yang diikuti OPD se-kabupaten Mojokerto dan Satgas pangan.
Dalam paparannya Rizki Wimanda mengatakan, Peran TPID Kabupaten Mojokerto dalam mengendalikan stabilitas harga komoditas pangan sangat diharapkan perannya dan koordinasinya.
jadi tidak berhenti sampai level rapat saja tetapi juga di operasionalisasi, kemudian survei pemantauan harga juga intens dilakukan oleh opd terkait dan TPID maupun Satgas pangan,
Rizki juga menyampaikan kondisi komoditas utama bahan pokok di kabupaten Mojokerto masih sangat fluktuatif, baik dari harga cabai merah, cabai rawit, ayam ras, minyak goreng dan telur ayam ras.
Selain itu, BI juga merekomendasikan kepada TPID untuk fokus pada stabilitas harga komoditas tertentu melalui monitoring ketersediaan pasokan sebagai respon konflik geopolitik Rusia-Ukraina, kemudian penguatan sektor hilir komoditas melalui optimalisasi dan efisiensi nilai tukar.
“Selanjutnya kebijakan pengendalian harga jual oleh koorporasi dalam rangka merespon kenaikan bahan baku, serta Perluasan elektronifikasi dan digitalisasi transaksi untuk efisiensi perekonomian daerah,
BI juga merekomendasikan dalam upaya pengendalian inflasi dengan menggelar operasi pasar murah dibeberapa titik, lalu sidak gudang atau pabrikan, komoditas efektif berupa himbauan untuk belanja bijak. Monitoring ketersediaan pasokan di pasar tradisional, dan mengamankan impor komoditi jatim yang defisit.
“Adanya kepastian ketersediaan BBM untuk transportasi bahan makanan juga penting, dan kemudian subsidi ongkos angkut bagi transportasi pengangkut bahan pangan dalam rangka mitigasi dampak kenaikan BBM,
Sementara itu, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menekankan, dalam melakukan operasi pasar harus sampai terdeteksi di pasar desa, hal ini sebagai upaya pemantauan harga.
Harapannya pasar yang terdeteksi pemantauan harganya tinggi di banding pasar yang lain, itu menjadi sasaran yang akan dapat mempengaruhi inflasi, sehingga itu prioritas utama untuk dilakukan operasi pasar.
Selain itu, Ikfina juga meminta dukungan untuk elektronifikasi dan digitalisasi dalam upaya pengendalian perekonomian daerah.
“Kita bisa melakukan dengan memaksimalkan medsos, selain itu komunikasi efektif seperti baliho juga bisa kita terapkan,” pungkasnya. (Mahmudah)
