PRN Surabaya | Guna mempersiapkan program kerja tahun 2023 agar berjalan secara optimal, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kantor BPS Jatim Jln Kendangsari Industri Surabaya, Jumat (09/06/2023).
Forum Group Discussion (FGD) tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) ini diikuti oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, PT. Amara Satu Raya, Departemen Statistika ITS, Perwakilan Mahasiswa Konsumen Data, Redaksi Penarakyatnews.id dan LSM Amphibi Jatim pemerhati lingkungan hidup.
Kemudian juga diikuti para Pejabat Fungsional Statistisi Ahli Madya (Ketua Tim Teknis) BPS Provinsi Jawa Timur serta Para Ketua Tim Teknis dan Umum BPS Jatim.
Kepala BPS Jatim Dr Ir Zulkipli M.Si saat membuka FGD SPP mengatakan, penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi pelayanan publik yang ada di BPS Jatim selama ini. Jaman sudah berubah maka apa yang sudah dihasilkan sebelumnya kalau BPS Jatim sendiri yang menilai rasanya kurang pas. Sehingga pandangan orang yang dimiliki BPS Jatim itu apakah sudah sesuai dengan harapan para stakeholder/pemangku kepentingan. Oleh sebab itu perlu adanya evaluasi.
Oleh karena itu melalui acara ini apa yang dipunyai BPS Jatim mohon dievaluasi terutama standar – standar pelayanan publik di BPS Jatim. Karena ini merupakan tuntutan diera sekarang, masyarakat yang ingin mendapatkan informasi dari BPS Jatim menjadi sangat penting.
Dikatakannya, BPS Jatim memang harus mendorong perilaku masyarakat ke arah pelayanan online karena bisa dilakukan dari mana saja
“Untuk memperoleh informasi masyarakat tidak harus datang ke BPS Jatim, bisa dari mana saja seperti di kantor tinggal klik di komputer mencari akses web BPS Jatim sudah memperoleh pelayanan yang dikehendaki dengan nyaman,” papar Zulkipli.
Menurut Zulkipli ada tantangan penyajian data mikro di BPS Jatim dalam memberikan pelayanan publik. Karena selama ini BPS menyajikan data makro. Kedepannya BPS Jatim diharapkan sudah menyajikan data mikro yang dimulai dari Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) pada 2022 yang digabungkan menjadi datu dengan Sensus Pertanian/ ST2023.
“Melalui penggabungan ini seseorang berpendapatan rendah akan diketahui dengan data luas lahan yang dimilikinya, selain itu usaha apa, anaknya berapa, sekolah dimana akan diketahui,” ujarnya.
Kegiatan ini terpenting adalah bisa mendapatkan suara yang bisa mewakili masyarakat dari semua golongan. Kegiatan ini dilakukan untuk perbaikan secara terus-menerus standar pelayanan publik secara keseluruhan baik secara offline dan online dari semua jenis pelayanan yang diselenggarakan BPS Jatim.
Dalam FGD semua masukkan dan interaksi dari peserta FGD cukup berarti bagi BPS Jatim. Karena data di BPS Jatim sering digunakan masyarakat. “Hal ini menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap data cukup besar dan tidak sia-sia BPS Jatim melakukan survey.
“Mudah-mudahan dengan adanya FGD SPP dapat memenuhi keinginan masyarakat Jawa Timur. Dengan adanya FGD SPP, akan diketahui seharusnya bagaimana standar pelayanan publik yang dimiliki oleh BPS Jatim bisa memenuhi keinginan semua lapisan masyarakat,” pungkasnya. ( sun/sae)
Foto teks Kepala BPS provinsi Jawa Dr Ir Zulkipli M.Si saat membuka FGD dan SPP di kantor BPS Jatim.
