Ketua DPRD Jatim, Kusnadi bersama Wakil Ketua DPRD Jatim serta Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono saat menerima WTP dari BPK di paripurna DPRD Jatim. (Dok. Humas Sekwan DPRD Jatim)
PRN Surabaya I Raihan atau capaian sembilan kali Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemprov Jawa Timur dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mendapatkan apresiasi positif dari ketua DPRD Jawa, Kusnadi di rapat paripurna penyerahan LHP BPK, Kamis (2/5/2024).
Kusnadi mengatakan LHP BPK ini merupakan dasar dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran oleh DPRD serta menjadi acuan dalam pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun 2023.
“Atas nama masyarakat Jawa Timur kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada BPK karena telah melakukan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Kinerja yang baik ini patut diperhatikan semua lembaga, instansi di lingkungan Pemprov Jatim. Sehingga masyarakat Jawa Timur mampu semakin menaruh harapan besar,” kata Kusnadi.
Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 yang diserahkan langsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis (2/5/2024).
Perolehan opini WTP ini tercatat merupakan yang kesembilan kalinya diraih Pemprov Jatim sejak tahun 2015. Hal ini menandakan bahwa kinerja Pemprov Jatim sudah sangat baik, efektif, efisien dan akuntabel.
Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh sektor strategis di Jawa Timur khususnya jajaran Perangkat Daerah Pemprov Jatim.
“Capaian ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan program anggaran di Jatim yang dinilai baik dan merupakan wujud kerjasama seluruh perangkat daerah yang bertanggungjawab atas keuangan yang dikeluarkan,” kata Adhy.
Terkait rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK, Adhy menegaskan bahwa pihaknya akan memperhatikan, mencatat, dan menindaklanjuti sesegera mungkin. Serta harapannya rekomendasi akan bisa menjadi landasan agar Pemprov Jatim terus berbenah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya. (Pca/hjr)
