PRN Jombang | Jombang, – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023, Penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan RPAPBD Tahun 2024 dan RAPBD Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Jombang dipimpin Ketua DPRD Mas’ud Zuremi.
Dihadiri Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Perwakilan Forkopimda, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Pemimpin Cabang Bank Jatim, Direktur RSUD Jombang dan Ploso, Direktur Perusda, Kabag dan Camat se-kabupaten Jombang. Bertempat di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Jombang, Senin (27/5/2024).
Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi membuka sidang paripurna, satu per satu fraksi menyampaikan pandangan akhir terkait raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023.
”Delapan fraksi setuju raperda menjadi perda apa yang menjadi pertanggungjawaban bupati Jombang pada APBD 2023,” kata Mas’ud Zuremi.
Dikatakannya, catatan dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi di DPRD Jombang pada saat sidang paripurna PU Fraksi juga sudah dijawab bupati dengan sangat baik.
Terlebih lagi, pada tahun ini, Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ke-11 secara berturut-turut. ”Jadi tidak ada masalah kembali,” ungkap Mas’ud.
Mas’ud juga menegaskan pada tahun kemarin ada SiLPA itu segera dimasukkan kembali program-program yang tidak berjalan pada tahun 2023, bisa kembali dimasukan di P-APBD 2024 nanti. Karena program-program yang belum bisa berjalan harus dimaksimalkan melalui P-PABD.
“Setelah dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD, draf raperda tersebut akan disampaikan ke gubernur oleh eksekutif untuk dilakukan evaluasi dan ditetapkan,” pungkasnya. (ber)
