Sidoarjo, 06 Juli 2024 — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terus menekankan pentingnya keberanian dan inovasi dalam jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Dalam rapat evaluasi mingguan yang akan segera dilaksanakan, Wali Kota Eri mengharapkan setiap kepala perangkat daerah (PD), camat, hingga lurah untuk menyampaikan hasil kerja mereka. Rapat ini bertujuan untuk mendorong munculnya inovasi baru serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. “Saya harap bisa muncul inovasi baru, lakukan evaluasi setiap minggu sekali. Nanti juga ada kepala dinas, kepala bagian, camat, dan lurah juga saya lakukan seminggu sekali, mulai minggu depan melalui Zoom,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi pada Jumat (22/3/2024).
Tidak hanya kepala dinas, kepala bagian, camat, dan lurah, Eri juga menginginkan rapat tersebut diikuti oleh kepala seksi hingga kepala bidang di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan demikian, ia dapat melihat secara langsung apa saja yang telah dikerjakan dalam seminggu terakhir serta anggaran dan program yang dijalankan. “Nanti saya akan minta paparan, saya dengarkan sendiri. Karena saya ingin lihat camat, lurah, kepala dinas seminggu ini ngerjakno opo (mengerjakan apa saja). Jadi, anggaran yang dia punya, programnya apa, seminggu ini ngerjakan apa, outputnya apa. Nah ini nanti akan kelihatan, ini kita sambil belajar cara bekerja, jangan asal pokoke aku mlaku (asal jalan),” tutur Eri.
Wali Kota yang akrab disapa Cak Eri ini juga menegaskan bahwa model kepemimpinan top-down harus ditinggalkan. Menurutnya, gaya ini menghambat inovasi karena jajaran hanya menunggu perintah dari atas. Sebaliknya, ia ingin seluruh jajaran berinisiatif dalam mengusulkan kebijakan dan inovasi demi kemajuan Surabaya. Lebih lanjut, Eri Cahyadi mengingatkan pentingnya pemahaman mendalam tentang berbagai aturan di pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahpahaman dalam bekerja, seperti peraturan tentang tenaga kontrak yang mengalami perubahan dari Kementerian Ketenagakerjaan ke Kementerian Keuangan. “Teman-teman harus tahu, tentang aturan tenaga kontrak ini, kalau ikut kemenkeu itu OS (outsourcing) bahasanya, maka sekarang jangan disebut OS lagi, karena kalau OS nanti akan dihapus kemudian dimasukkan ke pihak ketiga. Nah, kalau sudah dimasukkan ke pihak ketiga, saya mikir, bayangkan di pemkot ada 25.000 tenaga kontrak, kalau dipihak ketigakan apakah yakin mereka akan dapat uang sekitar Rp 4,3 juta per bulan?, tentu tidak,” paparnya.
Cak Eri juga menjelaskan bahwa ia sempat bernegosiasi di Jakarta untuk mempertahankan nasib tenaga kontrak di Surabaya. Kekhawatirannya adalah jika tenaga kontrak dipihak ketigakan, jumlah pengangguran di Surabaya bisa meningkat. “Ketika teman-teman OS ini akan dihapus yang awalnya UMR kemudian di bawah Kemenkeu sudah tidak lagi UMR., menjadi Rp 3,7 juta. Begitu sudah ramai kalau gaji tenaga kontrak dipotong. Nah, setelah di bawah Kemenkeu sekarang gajinya Rp 3,7 tapi terimanya 13 kali, nah lurah camat harus tahu soal ini harus disampaikan,” jelasnya. Ia menambahkan, ide dan usulan soal gaji tenaga kontrak seharusnya muncul dari jajaran kelurahan, kecamatan hingga dinas. “Harusnya, ide dan hal-hal seperti ini juga muncul dari panjenengan, jangan nanti ketika wali kota bikin kebijakan malah nggak ngerti permasalahannya. Maka dari itu semua harus tahu dan belajar,” pungkasnya.
Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Wali Kota Eri Cahyadi menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan budaya kerja yang proaktif dan inovatif di lingkungan Pemkot Surabaya. Dengan mendorong setiap lapisan birokrasi untuk berani mengusulkan kebijakan dan inovasi, Eri tidak hanya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, tetapi juga membangun iklim kerja yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Langkah Eri Cahyadi untuk melakukan evaluasi mingguan merupakan terobosan yang signifikan. Evaluasi rutin tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkesinambungan. Dalam konteks pemerintahan, di mana kebijakan dan program sering kali harus diadaptasi sesuai situasi dan kondisi terkini, evaluasi rutin ini sangatlah penting. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat lebih cepat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada, serta memastikan bahwa program dan anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Pemahaman Eri Cahyadi tentang pentingnya keberanian dan inisiatif dalam birokrasi juga patut diapresiasi. Gaya kepemimpinan top-down sering kali menghambat kreativitas dan inovasi, karena setiap keputusan harus menunggu instruksi dari atasan. Dengan mendorong setiap kepala dinas, camat, lurah, hingga kepala seksi untuk berani mengambil inisiatif, Eri menciptakan lingkungan yang lebih dinamis dan inovatif. Ini penting untuk memastikan bahwa birokrasi dapat merespons dengan cepat dan tepat terhadap berbagai tantangan yang dihadapi.
Selain itu, langkah Eri Cahyadi untuk memahami dan mengantisipasi perubahan regulasi mengenai tenaga kontrak menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan pegawai. Dalam situasi di mana banyak perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi stabilitas dan keamanan kerja, kemampuan seorang pemimpin untuk bernegosiasi dan melindungi hak-hak pegawainya sangatlah penting. Dengan bernegosiasi langsung ke pusat, Eri berupaya memastikan bahwa hak-hak tenaga kontrak tetap terjaga dan tidak ada yang dirugikan. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya fokus pada pencapaian target pemerintahan, tetapi juga pada kesejahteraan pegawai yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kebijakan dan program.
Kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh Eri Cahyadi juga mendapatkan dukungan dari para ahli. Dr. Rita Setyaningrum, seorang ahli manajemen dari Universitas Airlangga, berpendapat bahwa gaya kepemimpinan partisipatif dapat meningkatkan keterlibatan dan semangat kerja di kalangan pegawai. “Kepemimpinan partisipatif memungkinkan ide-ide baru muncul dari berbagai level organisasi, sehingga inovasi bisa lebih banyak dan beragam,” jelasnya. Sementara itu, Dr. Arifin Setiawan, pakar administrasi publik, menambahkan bahwa evaluasi rutin yang dilakukan secara mingguan bisa menjadi alat kontrol yang efektif. “Dengan adanya evaluasi mingguan, setiap kepala OPD akan lebih bertanggung jawab terhadap kinerjanya dan bisa segera melakukan perbaikan jika terdapat kekurangan,” katanya.
Dalam pandangan penulis, langkah-langkah yang diambil oleh Wali Kota Eri Cahyadi sangat relevan dan diperlukan dalam konteks modernisasi birokrasi. Di era di mana perubahan terjadi sangat cepat, kemampuan birokrasi untuk beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Kepemimpinan yang mendorong keberanian dalam inovasi dan evaluasi rutin, seperti yang ditunjukkan oleh Eri Cahyadi, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang responsif dan progresif untuk Surabaya yang lebih maju.
Nofi Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
