PRN Ngawi | 30 September 2025. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 35 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, Bidang Infrastruktur Wilayah (Infraswil) Bappeda Kabupaten Ngawi menyelenggarakan Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Ngawi Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Kurnia Convention Hall, Jalan Ir. Soekarno, Ngawi, dengan mengusung tema “Optimalisasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi”.
Sidang ini menjadi wadah penting bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Ngawi untuk membahas strategi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan air irigasi. Tujuan utamanya adalah mendukung visi besar menjadikan Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional, mengingat peran vital sektor pertanian dalam ketahanan pangan daerah maupun nasional.
Kepala Bidang Infraswil Bappeda Ngawi, Totok Sugiharto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat sejumlah outstanding issue yang menjadi perhatian dalam sidang tersebut. Di antaranya adalah kerusakan jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten, program irigasi pompa (irpom), serta persoalan pengambilan air pada jaringan irigasi oleh berbagai pihak.
Selain itu, turut dibahas pula isu penting terkait pengambilan sumber air oleh PDAM, pembangunan talang air oleh PT KAI yang berpotensi memengaruhi aliran irigasi, serta pengelolaan jaringan irigasi di bawah ruas Jalan Tol Solo-Ngawi yang menjadi kewenangan PT Jasamarga Solo Ngawi (JSN). Seluruh isu tersebut dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi bersama dan memastikan fungsi irigasi tetap optimal.
Sidang Komisi Irigasi kali ini menghadirkan narasumber dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo serta Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, yang memberikan pemaparan teknis terkait kondisi terkini sistem irigasi dan strategi penanganan berkelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari berbagai unsur, antara lain Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi, UPT PUPR Wilayah I–V, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), serta para stakeholder seperti PT JSN, PT KAI, Perum Perhutani, dan organisasi petani seperti GHIPPA dan HIPPA, serta anggota Komisi Irigasi Kabupaten Ngawi.
Dengan terselenggaranya sidang ini, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tani dalam mewujudkan sistem irigasi yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Ngawi berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga ketersediaan dan distribusi air irigasi sebagai penopang utama produktivitas pertanian.
Sidang Komisi Irigasi Kabupaten Ngawi Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan infrastruktur pertanian. Melalui kolaborasi yang solid dan pengelolaan irigasi yang optimal, Kabupaten Ngawi diharapkan mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah penyangga pangan nasional sekaligus model pengelolaan irigasi yang berkelanjutan di Indonesia. Jatmiko.
