PRN NGAWI | Ramai beredarnya status sang anak kepala Desa Tirak Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, yang lolos ikut mendaftarkan diri sebagai salah satu peserta calon ujian Perangkat Desa tirak Menuai polemik di kalangan masyarakat Desa tersebut maupun pemberitaan di media masa.
Bagaimana Tidak, sang anak kepala Desa yang saat ini status nya masih Narapidana dalam sebuah kasus narkotika, belum selesai menjalani masa hukuman nya secara penuh, namun yang bersangkutan bisa ikut mendaftarkan diri sebagai calon peserta perekrutan Perangkat Desa Tirak Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Jawa Timur tahun 2025.
Dengan santer nya pemberitaan dan kegelisahan masyarakat Setempat LPK-YAPERMA mulai ikut Berkomentar terkait Perihal tersebut dalam pandangan Pihak LPK-YAPERMA yang di motori Zaenal dan Mukhtar ikut memberikan padangan antara lain adalah” Seharus nya Peserta Seseorang yang notaben nya yang sedang menjalani hukuman dalam masa Pembebasan Bersyarat (PB) Seharusnya belum diperbolehkan untuk mengikuti seleksi atau menjadi Perangkat Desa.
Alasan utamanya adalah di karenakan berkaitan dengan status hukum dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Perangkat Desa yang bisa menimbulkan dampak sosial di masyarakat”
Ada beberapa pendapat yang dapat kami sampaikan sebagai pandangan terkait hal tersebut yaitu
1. Status Hukum di Masa Pembebasan Bersyarat (PB) dalam uraian nya adalah: Meskipun seseorang yang mendapatkan PB sudah tidak berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), status hukumnya masih merupakan terpidana yang Belum Selesai Menjalani Pidana, dan pengertian PB itu sendiri adalah masa menjalani sisa pidana di luar Lapas di bawah pengawasan dan bimbingan, bukan pembebasan murni.
Dan Terikat Syarat: Selama masa PB, yang bersangkutan terikat pada berbagai syarat dan ketentuan, termasuk wajib lapor. Pelanggaran terhadap syarat PB dapat mengakibatkan dicabutnya PB dan yang bersangkutan harus kembali menjalani sisa hukuman di Lapas.
2. Persyaratan Calon Perangkat Desa Ketentuan mengenai Perangkat Desa (berdasarkan Undang-Undang tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya) umumnya mensyaratkan calon untuk Kriteria Persyaratan Umum calon seharus nya lebih bagusTidak Sedang Menjalani Hukuman dan Calon harus menyerahkan surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau pidana lain.
Status terpidana dalam masa PB tetap dianggap masih menjalani hukuman (sisa pidana) meskipun di luar Lapas, sehingga tidak memenuhi syarat ini dan selanjut nya surat, berkelakuan Baik “Calon biasa nya juga wajib melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),dan Selama masa PB, status hukum yang bersangkutan masih dalam pengawasan dan bimbingan dan SKCK kemungkinan besar akan mencatat status ini, yang dapat mempengaruhi penilaian “berkelakuan baik” untuk menduduki jabatan publik, dan Mantan Terpidana Jika pernah dipidana, umumnya hanya bagi tindak pidana dengan ancaman kurang dari 5 tahun.
Untuk ancaman 5 tahun atau lebih, ada persyaratan tambahan: setelah selesai menjalani pidana (tidak dalam masa PB) dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana di Karenakan masih dalam masa PB, dan syarat “telah selesai menjalani pidana” (pidana pokok) belum terpenuhi maka Kesimpulan nya yaitu, Seorang yang terpidana dan berada dalam masa Pembebasan Bersyarat tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Perangkat Desa karena secara hukum ia masih dalam proses menjalani sisa hukuman pidana.
Hak untuk mencalonkan diri dan menduduki jabatan publik biasanya akan terbuka kembali setelah yang bersangkutan benar-benar bebas murni (selesai masa PB/masa percobaan) dan memenuhi semua persyaratan administratif lainnya, termasuk jeda waktu bagi tindak pidana berat (jika ada).
3. terkait pembuatan SKCK,dari pihak kepolisian tidak sepenuh nya salah,di karenakan,untuk terlaksana nya proses pembuatan SKCK harus terlampir surat pengantar dari kepala desa Terlebih dahulu, kalau Desa brani mengeluarkan surat pengantar atau keterangan kepengurusan SKCK maka patut di duga kepala Desa tersebut terjadi penyalah gunaan wewenang dalam jabatan,dan bisa di laporkan Pidana.
4.Di karenakan polemik tersebut telah menimbulkan ke gaduhan,seharus nya kepolisian tanggap,dan harus mencabut SKCK tersebut, kepala desa Tirak Suprapato ketika di konfermasi melalu TLP maupun WA tidak bisa dihubungi sampai saat ini Selasa 20/10/2025.
Paparan yang kami sampaikan di atas adalah dari pandangan Kami LPK-YAPERMA dan untuk lebih lanjut kami akan ikut menindak lanjuti dan mengirimkan Team untuk melakukan investigasi dan kami juga siap meng ADVOKASI masyarakat setempat,untuk terkait raminya prosesPenjaringan calon kepala desa yang di duga ada Kepentingan Beberapa Oknum,jangan sampai proses Tersebut menimbulkan kemarahan Dan ketidak percayaan masyarakat Terhadap pemerintahan Desa tersebut ungkapnya.
Sampai Dangan Berita ini di tayangkan pihak awak media belum bisa bertemu dengan pihak kepala Desa maupun Ketua panitia Penjaringan perangkat Desa pungkasnya(tr ngawi)
