PRN Madiun | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun Atas Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di gedung paripurna, Jumat 31/10/2025.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Madiun dan dihadiri Ketua DPRD, anggota DPRD Kota Madiun, Walikota Madiun, Wakil Walikota Madiun, Sekda Kota Madiun, Forkopimda Kota Madiun, dan OPD Kota Madiun.
Walikota Madiun Dr.Maidi mengatakan kita ikuti aturan sekalipun ada efisiensi ya harus diikuti justru dari sini kita bisa menggali potensi daerah melalui berbagai jurus yang kita lakukan, kebutuhan dasar wajib tidak boleh ditinggalkan Kota ini harus sehat, pertumbuhan ekonomi harus naik, itu prinsip kebijakan dasar kita, pertumbuhan ekonomi bagus, masyarakat kecil juga harus sejahtera, saya optimis Kota Madiun bisa, terangnya.
Walikota Madiun Dr.Maidi menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, ia menyambut positif pandangan yang disampaikan para fraksi fraksi, jelas Walikota Madiun Dr.Maidi.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Kota Madiun Sutardi mengatakan bahwa pembahasan APBD 2026 perlu berfokus pada efisiensi dan ketepatan sasaran penggunaan anggaran hal itu penting mengingat adanya penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah.
APBD 2026 diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrative tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat pelayanan publik meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kota Madiun secara berkelanjutan.
Harapan kami dengan posisi keuangan yang menurun, penggunaan anggaran bisa betul betul tepat sasaran skala prioritas harus diutamakan demi kesejahteraan masyarakat mayoritas fraksi juga menyoroti hal ini dalam pandangan umumnya. Ia juga menegaskan bahwa DPRD Kota Madiun selalu berkomitmen menjadi mitra sejajar pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan publik, tanpa mengurangi fungsi kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, jelas Wakil Ketua1DPRD Kota Madiun Sutardi.
Dalam rapat tersebut masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum mereka terhadap rancangan APBD yang telah disampaikan oleh Walikota Madiun, beragam masukan, saran dan catatan strategis disampaikan untuk menyempurnakan kebijakan anggaran tahun 2026.
Sebanyak delapan fraksi DPRD Kota Madiun menyampaikan pandangannya yang menyoroti berbagai aspek mulai dari proyeksi pendapatan, efisiensi belanja hingga prioritas pembangunan daerah, pemandangan umum ini diharapkan menjadi acuan dalam pembahasan lebih mendalam antara legislatif dan eksekutif sebelum APBD ditetapkan.
