PRN Mojokerto | Dugaan penyimpangan pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik (BANPOL) Tahun Anggaran 2025 senilai sekitar Rp96 juta yang diterima DPD Partai Perindo Kabupaten Mojokerto mulai menjadi sorotan publik.
Sejumlah kader partai bersama Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPD Kabupaten Mojokerto mempertanyakan penggunaan dana tersebut karena diduga tidak disertai pelaksanaan kegiatan organisasi sebagaimana mestinya.
Pada Jumat (29/5/2026), perwakilan media online bersama LIRA mendatangi kediaman mantan Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mojokerto, Arifin, guna melakukan konfirmasi terkait penggunaan dana bantuan yang bersumber dari APBD tersebut. Kedatangan mereka juga bertujuan menyampaikan surat somasi resmi dari LIRA.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah kader Partai Perindo di tingkat kabupaten maupun kecamatan, dana BANPOL tahun 2025 tersebut telah dicairkan. Namun, para kader mengaku tidak mengetahui adanya kegiatan partai yang dilaksanakan menggunakan anggaran tersebut.
Beberapa kegiatan yang umumnya menjadi prioritas penggunaan dana BANPOL, seperti pendidikan politik, pelatihan kader, rapat kerja, konsolidasi organisasi, maupun program kemasyarakatan, disebut tidak terlaksana selama tahun anggaran berjalan.
“Kami ingin mendapatkan kejelasan mengenai penggunaan dana tersebut. Jika memang tidak digunakan, apakah sudah dikembalikan kepada pemerintah atau ada penjelasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan kami datang adalah untuk melakukan konfirmasi agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang,” ujar salah satu perwakilan media di lokasi.
Menurut informasi yang diperoleh, surat somasi dari LIRA tidak hanya ditujukan kepada pihak yang bersangkutan, tetapi juga telah ditembuskan kepada Kejaksaan Negeri serta sejumlah instansi terkait di Kabupaten Mojokerto sebagai bentuk permintaan pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan politik tersebut.
Saat tim media dan LIRA mendatangi kediaman Arifin, yang bersangkutan diketahui tidak berada di rumah. Tim kemudian ditemui oleh istrinya. Setelah melakukan komunikasi melalui telepon dengan suaminya, istri Arifin menyampaikan bahwa pihak keluarga tidak bersedia memberikan keterangan maupun menerima surat yang dibawa oleh tim.
“Suami saya sedang tidak ada di tempat. Kami tidak memberikan keterangan apa pun dan tidak menerima surat tersebut. Silakan menempuh jalur yang ada,” ujarnya singkat sebelum mengakhiri komunikasi.
Penolakan tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan dari sejumlah pihak yang menunggu adanya penjelasan resmi mengenai penggunaan dana BANPOL tahun 2025. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan maupun klarifikasi langsung dari Arifin terkait dugaan tersebut.
Sementara itu, sejumlah kader Partai Perindo berharap pengurus tingkat wilayah maupun pusat dapat memberikan perhatian terhadap persoalan ini guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bantuan partai politik yang berasal dari uang negara.
Mereka juga meminta agar dilakukan pemeriksaan secara terbuka apabila ditemukan indikasi pelanggaran administrasi maupun penyimpangan penggunaan anggaran.
Di sisi lain, mereka berharap seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Hingga saat ini, belum terdapat pernyataan resmi dari DPD Partai Perindo Kabupaten Mojokerto, DPW Partai Perindo Jawa Timur, maupun DPP Partai Perindo terkait persoalan tersebut. Demikian pula hasil pemeriksaan dari instansi berwenang masih belum diumumkan kepada publik.
Media akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait apabila memberikan klarifikasi atau keterangan resmi di kemudian hari. (din)
