PRN Jakarta | Pemerintah secara masif terus memperluas akses pembiayaan rakyat hingga ke pelosok negeri. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (23/20/2026). Presiden RI Prabowo Subianto yang hadir langsung menyampaikan apresiasinya atas capaian TPAKD yang kini telah terbentuk 100% di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa perluasan akses keuangan bukan sekadar angka atau slogan semata, melainkan instrumen nyata untuk mendongkrak daya beli dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
“Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil harus meningkat, setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” kata Presiden Prabowo.
Sebagai langkah konkret ke depan, Presiden mengumumkan rencana penyaluran pembiayaan jumbo sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang. Dana ini diprioritaskan bagi petani, peternak, dan nelayan. Selain itu juga masyarakat perdesaan, daerah terpencil, dan wilayah tertinggal, pelaku UMKM serta masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.
Hingga 2026, sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah telah membuahkan dampak ekonomi langsung, Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). Menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
Kredit Sektor Prioritas. Menyalurkan Rp5,41 triliun kepada 103 ribu debitur. Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Mencapai 59,36 juta rekening (88,83% dari segmen pelajar nasional). Laku Pandai. Menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta warga masuk ke sistem keuangan formal.
Hal lain yaitu Percepatan Akses Periodik (Ags–Okt 2026), berupa penyaluran kredit produktif sebesar Rp53,15 triliun kepada lebih dari 2,1 juta debitur.
Momen penting lain dalam Rakornas ini adalah penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 42/2026 yang resmi mengubah Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK).
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa program TPAKD mendukung program Asta Cita Pemerintah serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045, yakni memperluas akses keuangan masyarakat sebagai upaya mendorong pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dan hari ini Bapak, kami menyelenggarakan Rakornas TPAKD. Dapat kami laporkan kepada Bapak bahwa ini adalah mendukung Asta Cita Bapak, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 tim percepatan akses keuangan daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Lebih lanjut, Friderica mengatakan bahwa hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, OJK, BI, dan seluruh pemerintah daerah, kabupaten dan kota di Indonesia telah meningkatkan manfaat dalam skala penyaluran pembiayaan kepada debitur melalui beberapa program unggulan TPAKD.
“Hasilnya sangat nyata bisa kita lihat di sini bahwa beberapa program unggulan kita, Bapak, yaitu adalah program kredit pembiayaan melawan rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur, kemudian kredit pembiayaan sektor prioritas Rp5,4 triliun kepada lebih dari 103.000 debitur,” kata Friderica.
Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, perubahan ini menandai pergeseran fokus pemerintah: dari yang semula sebatas mendorong kepemilikan rekening bank, kini berfokus pada kesejahteraan keuangan keluarga sebagai unit ekonomi terpenting.
Presiden Prabowo memimpin langsung DNKK ini untuk memastikan tiga fokus utama tercapai yaitu ketahanan kebutuhan keuangan yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam mengh menghadapi guncangan ekonomi dan rasa aman masyarakat dalam mengelola keuangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kehadiran langsung Presiden di Rakornas menunjukkan komitmen tertinggi pemerintah pusat. Pemerintah juga terus menyiapkan insentif fiskal bagi daerah yang inovatif dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi warganya. (cyo/sae)
