PRN Trenggalek– Terkait proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Trenggalek rabu 1/08/2018, Haryanto warga Dusun Kebonsari rt 28 rw 07 kelurahan Gondang,Kec Tugu,Trenggalek akan melaporkan Ketua Pengadilan Negeri trenggalek.
Dalam keteranganya, Haryanto yang notabenya juga sebagai ketua Yaperma trenggalek mengatakan bahwa proses eksekusi tersebut dinilai cacat hukum, karna obyek sita sedang dalam posisi sengketa.yang mana hal tersebut bertentangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (perkaban) No 1 tahun 2010.”saya akan melaporkan Ketua Pengadilan Negeri trenggalek ke Polda Jatim mas, terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek proses eksekusi ini cacat hukum dan terkesan dipaksakan.
“saya mempertanyakan kredibilitas keputusan ketua pengadilan yang sepertinya tidak mengindahkan undang-undang yang berlaku.” ungkap Haryanto.
Sedangkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek yang saat itu sedang bersiap melakukan eksekusi, saat di temui PRN mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dan mengarahkan wartawan PRN ke Humas Pengadilan Negeri Trenggalek.
“saya hanya menjalankan perintah mas, samean ke humas aja biar dijelaskan disana.” kata Budiono.
Saat di tanya apakah proses eksekusi ini sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku, Budiono hanya diam sambil jalan kebelakang anggota Polisi yang saat itu ikut mengawal proses eksekusi.
Ketua Pengadilan Trenggalek sendiri tidak mau menemui wartawan yang mencoba meminta keterangan terkait eksekusi tersebut dan hanya di wakilkan kepada humas pengadilan yang hanya memberikan keterangan kalau proses eksekusi tersebut sudah sesuai prosedural.
Proses eksekusi yang dijadwalkan dilakukan pada pukul 09.00 tersebut akhirnya sampai dengan pukul 13.30 tidak adanya acara membacakan berita acara eksekusi, sampai dengan berita ini ditulis pasukan dari Polres yang mengawal proses eksekusi telah ditarik kembali.(ed/fuloh/ham)
