PRN KEDIRI – Sungguh sangat disayangkan banyak lembaga kontrol layaknya LSM, ORMAS, Media bahkan penegak hukum lainnya terkesan mengamini kegiatan penambangan pasir yang dapat dipastikan ilegal dan membahayakan lingkungan di kawasan bantaran sungai Brantas dan warga kota Lediri pada umumnya.
Hasil pantauan Pena Rakyat News langsung dari kawasan bantaran sungai Brantas jln mayor Bismo belakang masjid samping gedung dewan perwakilan rakyat kota Kediri tampak dengan jelas ada lebih dari 3 titik galangan atau kelompok penambang.
Dari komfirmasi yang didapat kegiatan penambangan liar ini sudah berjalan bebas sejak lama, bahkan diduga adanya mantan oknum yang terlibat didalamnya, dan semua dikordinir inisial LAN.
Sementara dikawasan Semampir juga pemandangan serupa terlihat 4 titik penambang liar, dan tim awak media juga sudah kordinasi dengan Satuan Pamong Praja Kota Kediri saat setelah berita online penarakyatnews.id diunggah.
Untuk di daerah Jong biru. Para pemilik galangan penambangan ilegal Agus beton, Nyamat yg juga ketua RT setempat, Bader, Kisun dan di kelola oleh Nurhadi yang pejabat ketua RT setempat.
Lanjut menanggapi aduan awak media dengan santai salah satu petugas Satpol PP menyatakan bahw hal ini sudah di agendakan berkirim surat ke Propinsi.
Menanggapi ramainya pemberitaan media PRN biro kediri, Sawong Aries Prabowo, SE.SH. seorang pengacara dan aktivis lingkungan hidup, merasa prihatin dengan keadaan ini, pasalnya patut diketahui bahwa Salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai adalah untuk menghambat laju aliran air, hal ini akan sangat terasa pada saat hujan lebat yang menyebabkan debit air meningkat. Saat debit air sungai meningkat, maka laju aliran airnya juga akan ikut meningkat, jika tidak ada penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air tersebut, maka dikhawatirkan akan dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai tersebut, bahkan kondisi ini akan dapat menenggelamkan kota Kediri.
Diakhir komentarnya Sawong berharap adanya perhatian khusus dari dinas terkait dan penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum dan penyelamatan demi anak cucu kita kelak. Bersambung. (Bambang dan Tim).
