PRN PACITAN – Kebijakan mutasi pejabat lingkup Pemkab Pacitan, masih memunculkan teka-teki. Pasalnya, izin dari Mendagri terkait rencana pergeseran gerbong pejabat belum turun.
Sebagaimana diketahui, bahwa saat ini Bupati Pacitan Indartato, tak serta merta bisa melakukan kebijakan mutasi pejabat. Sebab aturan menegaskan, enam bulan sebelum penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilbup 2020, merupakan batas akhir bagi seorang kepala daerah untuk melakukan kocok ulang pejabat.
Namun dalam situasi tertentu kebijakan itu masih bisa dilaksanakan oleh kepala daerah sepanjang ada pengajuan izin dan mendapatkan izin dari Mendagri.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pacitan, Heru Wiwoho Supadi Putro membenarkan, mutasi masih bisa dilaksanakan sepanjang mendapat izin dari Mendagri.
“Saat ini kita masih menunggu izin dari Mendagri untuk melaksanakan promosi dan mutasi pejabat,”
Namun begitu, top manager birokrasi penyandang gelar doktor ini memperkirakan mutasi akan dilaksanakan Maret mendatang, setelah izin turun. “Ada tiga pos jabatan yang lowong. Yaitu Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Kesehatan yang bulan ini akan ditinggal pensiun,” jelasnya.
Lebih lanjut mantan Kepala Bappeda ini mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan apakah nanti akan dilaksanakan mutasi lebih dulu atau membuka assessment, baru kemudian dilaksanakan mutasi. Sebab sepenuhnya itu hak prerogatif pejabat pembina kepegawaian yaitu bupati. “Sepanjang ada instruksi, mutasi akan dilaksanakan,” tegas dia.
Sementara itu sempat manguar kabar, ada dua pejabat yang hendak dipersiapkan mutasi mengisi kursi Kepala Dinas Kesehatan. Satu diantaranya Hendra Purwaka, yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Rachmad Dwiyanto, yang masih duduk sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Akan tetapi kabar tersebut masih sebatas isu. Bagaimana kepastiannya, tunggu tanggal mainnya gerbong mutasi dilaksanakan. (E.setyo)
