PRN KEDIRI | Pelaporan wartawan Harian Duta Masyarakat / duta.co Biro Kediri, Nanang Priyo Basuki ke Polres Kediri Kota oleh Dwi Arief Priyono selaku pemilik kedai kopi SK Lab Coffe akhirnya berujung panas. Pihak terlapor telah memberikan kesempatan untuk bermediasi, tetapi pihak pelapor berharap kasus ini dapat diproses secara hukum pidana.
Kasus ini resmi diadukan pelapor ke Dewan Pers dengan harapan dapat memberikan dukungan agar bisa dibawa di jalur hukum pidana. Rekan-rekan jurnalis dan LSM pada hari sabtu siang (30/05/2020) berkumpul di depan Stadion Brawijaya, dan membuat petisi yang berharap pihak Polri khususnya kepada Polres Kediri Kota tidak memproses aduan ini sebagai bentuk menjunjung kebebasan pers.
“Kami nyatakan jelas-jelas ini kriminialisasi terhadap pers, bila setiap ada masalah dan dapat diproses sesuai jalur hukum, lalu dimana fungsi pers sebagai alat kontrol. Karya jurnalistik telah dibuat sesuai dengan kode etik jurnalistik dan pihak terlapor telah hadir bersiap untuk mediasi,” ujar Syaiful selaku perwakilan aksi.
Keterangannya bahwa pihak pelapor tidak diberikan hak jawabnya, bahkan ada pernyataan yang menyampaikan tidak akan mempergunakan hak jawab tersebut. “diketahui bersama, dia berkerja dimedia dan dulu pernah aktif sebagai salah satu jurnalis. Tentunya dia akan lebih paham terkait UU Pers dari pada masyarakat biasa,” ungkap Roy Kurnia Irawan yang mewakili LSM Kediri.
Dalam siaran PERS Mega Wulandari, Ketua PWI Kediri sangat menyayangkan kasus permasalahan ini, padahal pihak terlapor telah menyatakan siap menjalani mediasi. “Kebebasan pers adalah salah satu perwujudan dari Demokrasi di Indonesia dan di lindungi oleh UU Pers. Berkembangnya demokrasi suatu negara, pers memiliki peran yang aktif, sebagai penyampai pesan kepada masyarakat luas, dan menjunjung tinggi kebudayaan demokrasi. Bila ada keberatan tentang karya jurnalis, pihak yang keberatan tidak langsung melaporkan pidana ke polisi memakai UU ITE,” dalam siaran pers-nya.
“Sebuah karya jurnalistik isinya memenuhi pedoman jurnalistik, mestinya sesuai dengan UU Pers, pihak berkeberatan bisa tempuh mekanisme berjenjang, dengan membuat hak jawab, hak koreksi, atau lapor ke dewan pers yang berhak menilai suatu karya jurnalistik. Atau menempuh dengan proses perdata.
Seharusnya, pihak kepolisian sebagai penerima laporan, mestinya mengarahkan pada pelapor untuk lebih dulu melakukan proses sesuai UU Pers saat menerima laporan pengaduan, sebelum memproses lebih jauh lagi,” ungkapnya.
Mega Wulandari menyampaikan, “hal ini merupakan refleksi adanya Kesepahaman (MoU) antara Kapolri dan Dewan Pers yang berlaku sejak tahun 2012 terkait tahapan penyelesaian sengketa Pers. (Bram)
