PRN NGANJUK | Acara silaturahmi dan konsolidasi dalam rangka soliditas organisasi persatuan rakyat desa nusantara bersama AKD dan PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) kabupaten Nganjuk itu, diadakan di Pendopo Balai Desa Klurahan kecamatan Ngronggot, Selasa (04/08).
Kades Klurahan Herry Purwanto menyampaikan bahwa dalam kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk kembali memikirkan desa.
“Disini kita berdiskusi, bagaimana cara kita sama-sama memikirkan dan merencanakan pembangunan desa. Apalagi adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 2020,” ungkapnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Umum DPN Parade Nusantara H. Sudir Santoso. SH, MH, Ketua Parade Nusantara Kabupaten Nganjuk Edi Santoso Ketua Komisi IV DPRD, Ketua BPKD Kabupaten Nganjuk Suparlan, Kajari Nganjuk yang diwakili Kasidatun Kejaksaan Negeri Nganjuk Jimmy Sandra, Kasat Intel Polres Pramono, Dedy Nawan Ketua AKD Kabupaten Nganjuk, kepala desa Klurahan Herry Purwanto, Camat Ngronggot, Forpimcam kecamatan Ngronggot, Forkompimdes, seluruh kepala desa beserta perangkat desa se-kabupaten Nganjuk dan paguyuban kepala desa Bojonegoro.
Dalam sambutannya, H. Sudir Santoso, SH.MH selaku DPN Parade Nusantara mengungkapkan,
apa yang dinikmati kepala desa sekarang merupakan hasil perjuangan kepada desa senior. 9 tahun demo, 11 kali demo hanya untuk memperjuangkan Undang-Undang desa agar memiliki legalitas hukum yang jelas dan transparan.
“Desa adalah pondasi negeri dan Desa adalah cikal bakal negeri. Saya pernah mengancam jika sampai Undang-Undang Desa tidak disahkan, maka saya akan menyatukan suara kepala desa dan perangkat desa secara tegas menolak tugas perbantuan politik,” tegas Sudir.
Sedangkan, menurut Edi Santoso ketua Parade Nusantara Kabupaten Nganjuk mengatakan bahwa seluruh jajaran pemerintahan desa sudah seharusnya berada di garis terdepan untuk memperjuangkan pembangunan. “Suksesnya pembangunan negera bisa dilihat dari bagaimana pembangunan desanya,” pungkasnya.
Selain itu, Dedy Nawan Ketua AKD sekaligus kepala Desa Gejagan Loceret menjelaskan bahwa pertemuan kali ini adalah waktunya seluruh jajaran desa merapatkan barisan untuk pembangunan desa yang lebih baik dan lebih maju.
“Roh kita ada di desa, mari kita lanjutkan pembangunan desa. Dana desa bisa kita perjuangkan bersama-sama. Semata-mata hanya untuk desa,” kata Dedy Nawan.
Masih ditempat yang sama kepala PMD kabupaten Nganjuk, Haris Djatmiko mengatakan butuh sinergi informasi lintas desa sebagai tindak lanjut UU No. 2 dalam penggunaan Dana Desa dalam rangka penanganan Covid-19.
“Penjelasan sosialiasi dan pelaksanaan UU No. 2 belum diterima. Sehingga kami mohon maaf, selanjutnya kami akan koodinasi terkait UU No. 2 Tahun 2020. Semoga Pembangunan desa semakin maju,” kata Haris.
Seperti yang diketahui, parade nusantara merupakan organisasi kemasyarakatan yang anggotanya mayoritas terdiri dari masyarakat pedesaan dengan pilar penyangganya adalah aparatur pemerintahan seperti kepala desa, perangkat desa, mantan kepala desa, mantan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa.(Tobing/Farida)
