PRN PASURUAN | Banyak terjadi kasus hukum terkait penarikan biaya PTSL yang melampaui ketetapan yang ditentukan dalam SKB 3 Menteri nomor 25 tahun 2017, namun masih dilanggar oleh beberapa oknum panitia desa dan berujung ke jeruji basi.
Dalam edisi ini Pena Rakyat News mengkupas data informasi warga Cendono kecamatan Purwosari Pasuruan yang dikabarkan memungut biaya Rp.500.000. untuk program PTSL ditahun 2020.
Wacana ini dibenarkan oleh Sanari selaku kepala desa Cendono saat dikonfirmasi di balai desa, dalam keterangannya Sanari membenarkan bawa panitia PTSL didesanya telah memungut biaya mencapai 500 ribu per pemohon.
Masih dalam keterangan Sanari, biaya dimaksut menurutnya untuk pembelian materai, patok, upah petugas BPN dalam pengukuran dll., dan pungutan ini sudah disepakati oleh warga.
“Memang panitia memungut 500 ribu mas untuk materai, patok, angkos orang BPN dan panitia serta kosumsi, dan warga tidak keberatan ” terang Kades Sanari.
Terkait kesepakatan warga dan panitia apakah sudah mendapat persetujuan dari MUSPIKA dan Kejaksaan ? Sanari mengarahkan pihak media kepada Khoiron selaku ketua panitia PTSL Cendono.
Mengupas kembali aturan main dalam PTSL yang sudah jelas dalam Keputusan SKB 3 Menteri Nomor 25 Tahun 2017.
Kategori I untuk Provinsi Papua, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp 450.000.
Ketegori II untuk Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 350.000.
Kategori III untuk Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Timur sebesar Rp 250.000.
Kategori IV untuk Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Selatan sebesar Rp 200.000.
Kategori V untuk Pulau Jawa dan Bali sebesar Rp 150.000.
Penulis : Toro dan tim
