JAKARTA, penarakyatnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi seorang pejabat kepala daerah tingkat kabupaten diJawa Timur terjaring operasi tangkap tangan ( OTT) Rabu siang (25/10/2017).
Kepolisian Daerah Jawa Timur sebelumnya menyebutkan bupati yang ditangkap KPK itu adalah Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.
“Benar terjadi ada kegiatan di Jakarta terhadap salah satu bupati Jawa Timur,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada awak media, Rabu sore.
Agus mengatakan, saat ini KPK masih terus melakukan pendalaman kasus. KPK memiliki waktu satu kali 24 jam untuk menentukan status yang bersangkutan.
“Tunggu konferensi pers,” katanya.
Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, selain mengamankan seorang bupati Jawa Timur, tim penindakan juga mengamankan 14 orang lainnya. Penindakan dilakukan di dua tempat yaitu di Jawa Timur dan di Jakarta.
Febri mengatakan, informasi detil mengenai berapa orang yang diamankan dari daerah dan berapa orang yang diamankan dari Jakarta akan dijelaskan dalam konferensi pers, yang rencananya akan digelar.
“Tetapi totalnya sekitar 15 orang. Diduga transaksi terjadi di daerah dan juga berlanjut di Jakarta. Sehingga kami perlu mengamankan sejumlah orang,” kata Febri di Gedung Merah-Putih KPK.
Lebih lanjut, Febri menuturkan, 15 orang yang diamankan itu terdiri dari bupati, pejabat daerah dan pegawai daerah setempat, serta pihak swasta. Mengenai kasus yang menjerat ke-15 orang yang diamankan itu, Febri belum memberikan informasi detil.
“Konteks dari kepentingan di balik transaksi yang kami temukan, saya kira belum dapat kami sampaikan saat ini. Karena kami pun belum mendapatkan informasi rinci di humas,” kata Febri.
Namun dia menyampaikan bupati diamankan beserta sejumlah uang dalam bentuk mata uang rupiah. Terkait berapa nominalnya Febri tak menjelaskan.
“Saya belum dapat informasi tentang itu, karena tim perlu melakukan perhitungan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, membenarkan penangkapan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman.
“Pukul 14.00 WIB hari ini secara resmi KPK meminjam ruangan Polres Nganjuk untuk pemeriksan Bupati,” kata Barung
Namun Barung belum bersedia menjelaskan lebih lanjut mengenai pemeriksaan bupati yang diusung PDI Perjuangan itu. “Nanti biar KPK saja yang menjelaskan,” katanya. (red/kom)
