PRN JOMBANG | Berpayung Komite sekolah SMKN Mojoagung membuat kebijakan perbaikan tempat parkir dan hebatnya seluruh beban biaya di tanggung oleh siswa baru tahun ajaran 2021-2022.
Dugaan pungutan yang memakai bahasa “insidental” terlihat lebih menyamar, pasalnya melihat maknanya adalah terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau rutin.
Hal ini seperti yang dijalankan oleh pihak SMKN Mojoagung yang mengatasnamakan Komite sekolah, Siswa baru tahun ajaran 2021-2022 sejumlah 468 harus menanggung biaya perbaikan tempat parkir sekolah setiap siswa Rp. 1.900.000,-. dan dana yang dikeruk dari siswa untuk perbaikan parkir sebesar Rp.889.200.000.- dengan tajuk dana incidental.
Pernyataan ini dibenarkan oleh Diah Humas SMKN Mojoagung saat dikonfirmasi awak media beberapa waktu yang lalu, dalam keterangannya Diah yang didampingi bagian kurikulum membenarkan bahwa melalui komite pihak sekolah membebankan biaya rehap tempat parkir kepada siswa baru tahun ajaran 2021-2022.
“ incidental ini memang untuk perluas lahan parkir yang rencananya ditingkat dua, dan perihal ini sudah sesuai dengan aturan Permendikbut no.75 tahun 2016 perihal Komite, jadi semua dari komite” ungkap Diah.
Ditempat terpisah menanggapi temuan dugaan Pungli di SMKN Mojoagung, Samsul, SH. Selaku aktivis Perlindungan konsumen dan Pembina LBH-PRN angkat bicara, menurut Samsul dalam masa sulit covid yang baru beranjak membaik ini semestinya pihak sekolah tidak membuat kebijakan yang dapat membuat berat wali murid, pasalnya masyarakat saat ini konsen pada kebutuhan yang emergensi sehari-hari, sedangkan tempat parkir kan bukan kebutuhan utama dari proses belajar mengajar.
Samsul, SH. Yang juga berprofesi sebagai advokat ini menambahkan bahwa, pihak sekolah juga harus memahami Permendikbud 75 tahun 2016 terkait istilah Sumbangan, Bantuan dan Pungutan. Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga sevara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Kemudian Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.
Di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Semoga kebijakan SMKN Mojoagung tidak masuk dalam golongan Pungutan, sebab kalau sampai hal ini terjadi dapat dipastikan masuk dalam katagori ‘korupsi’. Pungkas Samsul. (aji/Okt/Son)
