PRN SIDOARJO | Pemerintah pusat melalui pemprov Jatim mempercepat penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021 kepada instansi dan daerah kab/kota. Percepatan penyerahan DIPA dan TKDD dilakukan agar di awal tahun 2021 penyerapan anggaran bisa segera dilakukan. Senin, (30/11/2020) di Grand City Surabaya.
Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono menerima langsung DIPA dan TKDD dari gubernur Jawa Timur. Hudiyono beserta bupati/walikota se Jatim juga mendapat pengarahan dari Gubernur Khofifah.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai menyerahkan Dipa dan TKDD kepada Bupati/Walikota mengajak seluruh jajaran forkopimda se Jatim untuk sinergi menyongsong pilkada serentak.
“Bangun sinergi di semua lini, sampai dengan babhinkamtibmas, Babinsa dan RT/RW”, kata Khofifah.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan beberapa pesan point penting dari presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu,berikut ini isi pesannya;
“Oleh karena itu, berikut saya sampaikan beberapa point penting arahan Bapak Presiden tanggal 25 November 2020 pada saat penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut”, katanya.
Pertama, seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, serta para kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, agar pelaksanaan lelang dilakukan sedini mungkin di bulan Desember ini, sehingga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi pada kuartal I 2021;
Kedua, bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2021, harus bisa dicairkan dan diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021. Sehingga belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat mampu menggerakkan ekonomi di lapisan bawah;
Ketiga, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat, dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi;
Keempat, melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan roda ekonomi baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat;
Kelima, dalam menghadapi banyak ketidakpastian seperti saat ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Tugas utama jajaran pemerintah adalah membantu dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dan integral dalam pelaksanaan APBN maupun APBD.
Selepas mendapat pengarahan dari gubernur Jatim, Pj Bupati Hudiyono langsung menyampaikan kepada seluruh jajaran kepala OPD.
“Bu gubernur minta kita tancap gas, setelah ini kita akan kerjakan apa yang diinstruksikan”, katanya. (Kominfo).
