MOJOKERTO, PRN.id – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Mojokerto kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016, yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
Bersama dengan 19 kabupaten/kota lainnya, Pemkab Mojokerto meraih prestasi WTP ketiga kali secara berturut-turut sejak diberlakukannnya sistem laporan berbasis akrual ini. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto menyerahkan kepada Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ismail Pribadi.
Raihan WTP sendiri merupakan bentuk dari kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan standard akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. WTP yang diraih oleh Pemkab Mojokerto juga menandakan, bahwa upaya perbaikan kinerja pengelola keuangan dinilai sangat baik.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Novian Herodwijanto mengatakan, bahwa makin banyak daerah yang telah memenuhi standar laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu. “Terima kasih kepada para kepala daerah atas kerja kerasnya, dalam menyelasaikan laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu,” ungkapnya.
Tiga tahun ini, lanjut Novian, makin banyak daerah meraih prestasi WTP. Tahun 2013 ada ada 17 daerah, kemudian menjadi 25 daerah di tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi 29 daerah pada 2015. Menurutnya hal tersebut merupakan sinyal positif, dimana WTP menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja atas laporan keuangan daerahnya masing-masing.
“Laporan keuangan sejatinya harus memenuhi tidak kurang dari tujuh unsur penting, antara lain Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan kriteria laporannya sendiri harus sesuai dengan Standar Administrasi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendali Intern (SPI), kepatuhan pada perundang-undangan dan kecukupan informasi,” katanya.
Selain itu, hal mendasar dari WTP adalah kewajaran, artinya wajar dalam hal materialistis baik kuantitatif maupun kualitatif. WTP merupakan yang teratas dari tingkatan LKPD, yang diikuti predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Tidak Wajar dan Disclaimer.
Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa mengungkapkan, jika penghargaan WTP merupakan kesuksesan bersama. “WTP merupakan buah kerja keras maupun kolektif dari semua pihak di Pemkab Mojokerto. Kita patut bersyukur bisa menggengam erat opini WTP, karena mempertahankan sejatinya lebih susah daripada meraih,” ujarnya.
Menurutnya, laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan sehingga Bupati mengajak kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mojokerto untuk terus menjaga kinerja kedisiplinan administrasi keuangan, pegang teguh komitmen dan fokus.
Sebagai informasi, berikut ini daerah-daerah yang juga menerima LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2016 kemarin, antara lain Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pamekasan, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung, Kota Pasuruan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kota Madiun, Kota Surabaya, Kabupaten Sampang dan Kota Blitar. (put/red)
