Oleh :
Iskandar Laka, S.H., M.H.
Penasehat Hukum PRN dan Dosen FH Uniyos Surabaya
Meskipun diatur didalam Undang-Undang yang sama, Kepailitan Dan PKPU adalah dua hal yang berbeda, mungkin masih banyak orang yang bingung membedakan dimanakah letak perbedaannya ? berikut klasifikasi perbedaan Kepailitan dan PKPU:
PENGERTIAN:
KEPAILITAN
Kepailitan merupakan suatu kondisi dimana seorang debitur tidak dapat menyelesaikan pembayaran hutangnya kepada Kreditur, sehingga Kreditur dapat mengajukan permohonan pailit agar harta debitur dapat dipergunakan untuk membayar hutang tersebut.
PKPU
PKPU bisa diartikan penundaan atau penangguhan, yakni penundaan pembayaran hutang untuk mencegah terjadinya Kepailitan.
SUMBER HUKUM:
KEPAILITAN
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
PKPU
Pasal 222 sampai dengan pasal 294, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
UPAYA HUKUM:
KEPAILITAN
Kasasi ke Mahkamah Agung Terhadap Putusan Permohonan Pernyataan pailit Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan permohonan pernyataan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 11 ayat (1) dan pasal 14 UU No.37 Thn 2004 (UU Kepailitan)
PKPU
Terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun Pasal 235 Ayat (1) UU Kepailitan.
PENGURUSAAN HARTA DEBITUR
KEPAILITAN
Yang berhak melakukan pengurusan harta debitur dalam kepailitan adalah Kurator. Pasal 1 ayat (5), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 UU Kepailitan
PKPU
Yang Melakukan Pengurusan Harta Debitur dalam PKPU adalah pengurus. Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan.
KEWENANGAN DEBITUR:
KEPAILITAN
Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus seluruh harta kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Pasal 24 Ayat (1) UU Kepailitan
PKPU
Dalam PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus.
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN:
KEPAILITAN
Dalam kepailitan, setelah diputuskannya pailit oleh Pengadilan Niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan.
PKPU : Dalam PKPU, PKPU dan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan. Pasal 228 Ayat (6) UU Kepailitan.
Jika terdapat permohonan PKPU dan Kepailitan secara bersamaan, Maka Permohonan PKPU Wajib Didahulukan Daripada Kepailitan. Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UU Kepailitan.
