By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Dilema dan Manipulasi Girik dalam Pusaran Mafia Tanah
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Dilema dan Manipulasi Girik dalam Pusaran Mafia Tanah
HUKUMNUSANTARA

Dilema dan Manipulasi Girik dalam Pusaran Mafia Tanah

Redaksi
Last updated: 5 Maret 2021 11:28 pm
Redaksi
Published: 5 Maret 2021
Share
SHARE

PRN SURABAYA|  Larangan penerbitan girik oleh Ditjen pajak menjadi dilema berkepanjangan. Di satu sisi dibutuhkan sebagai refrensi yang menunjukkan bahwa seseorang sebagai pemilik tanah, di sisi lain rawan manipulasi dalam penerbitannya. Jumat (5/3/2021).

Pelarangan penerbitan Girik tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak nomor 32 tahun 1999.

Meski dilarang, faktanya hingga saat ini girik masih tetap berlaku dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga membutuhkan girik untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah pemilik tanah sebenarnya, sebelum didaftarkan.

Perlu diketaui, tanah girik merupakan tanah yang memiliki tanda kepemilikan berdasarkan hukum adat. Tanda kepemilikan ini bukanlah sertifikat tanah, sehingga kepemilikannya tidak tercatat di kantor pertanahan.

Biasanya tanah girik merupakan tanah waris yang belum diubah hak atas tanahnya. Itu sebabnya tanah girik sangat rentan disengketakan.

Bukan saja internal waris, Girik menjadi salah satu pintu masuk praktek pemalsuan dokumen pertanahan oleh mafia tanah.

Dilansir dari media Kompas.com (4/3/2021), Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Agus Widjayanto mengatakan, girik sendiri diterbitkan oleh kepala desa setempat sebagai alas hak atas tanah.

“banyak pemalsuan mengenai alas hak atas tanah. Tidak hanya girik, ada juga Surat Eigendom, SK Redistribusi yang lama untuk mengklaim suatu bidang tanah,” tambah Agus dari informasi yang dilangsir dari media Kompas.com.

Terkait permasalahan ini, Iskandar Laka S.H., M.H., angkat bicara. Kepada PRN, Dosen peneliti ini mengatakan bahwa sejak Undang-undang Pokok Argraria (UUPA) tahun 1960 diberlakukan, masyarakat diperitahkan untuk mengkonversi hak atas tanah dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai.

Lebih lanjut dijelaskan, setelah berlakunya UUPA dan PP No. 10 Tahun 1961 yang dirubah menjadi PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui hanyalah sertifikat hak atas tanah.

Masih dalam keterangan Iskandar, menurutnya, kesadaran dan pengetahuan yang minim mengenai proses konversi hak lama menjadi sertifikat hak atas tanah sebagai faktor masih banyaknya ditemukan tanah girik.

“Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat sebab ini juga berkaitan dengan pemberian kepastian hukum hak atas tanah,” tutup Iskandar Laka dalam menanggapi permasalahan Girik.

Penulis: Samosir.

You Might Also Like

Dalam Menjaga Kondusifitas Desa, Bhabinkamtibnas Melakukan Pendekatan Pada Tokoh Agama
Pemdes Bonto Jai-DPMDPPPA Bantaeng Gelar Sosialisasi PATBM Untuk Menekan Kekerasan Anak
Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lampung Timur
Akhirnya Walikota Mojokerto Ditahan KPK
Terkesan Asal Jadi! Rabat Beton Rusak Walau Usia Jalan Baru Hitungan Bulan
TAGGED:GirikMafia Tanah
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR MADURAMADURA

BPS Kab Bangkalan Gelar Senen Apel Pagi

Redaksi
By Redaksi
16 November 2026
PT SGN Perkuat Hilirisasi Industri Gula, Dorong Swasembada Pangan dan Kemandirian Industri Nasional
Bahana Bersahaja (Bhakti Harmoni Madiun Bersih,Sehat,dan Sejahtera) Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun
Empat Terduga Pelaku Pengeroyokan “Mangkir” Dipanggil Polres Mojokerto Kota, Ternyata Ini Faktanya.
Kota Mojokerto Raih Nilai Tertinggi se-Jatim dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting 2026

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?