PRN SURABAYA| Larangan penerbitan girik oleh Ditjen pajak menjadi dilema berkepanjangan. Di satu sisi dibutuhkan sebagai refrensi yang menunjukkan bahwa seseorang sebagai pemilik tanah, di sisi lain rawan manipulasi dalam penerbitannya. Jumat (5/3/2021).
Pelarangan penerbitan Girik tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak nomor 32 tahun 1999.
Meski dilarang, faktanya hingga saat ini girik masih tetap berlaku dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga membutuhkan girik untuk menunjukkan bahwa seseorang adalah pemilik tanah sebenarnya, sebelum didaftarkan.
Perlu diketaui, tanah girik merupakan tanah yang memiliki tanda kepemilikan berdasarkan hukum adat. Tanda kepemilikan ini bukanlah sertifikat tanah, sehingga kepemilikannya tidak tercatat di kantor pertanahan.
Biasanya tanah girik merupakan tanah waris yang belum diubah hak atas tanahnya. Itu sebabnya tanah girik sangat rentan disengketakan.
Bukan saja internal waris, Girik menjadi salah satu pintu masuk praktek pemalsuan dokumen pertanahan oleh mafia tanah.
Dilansir dari media Kompas.com (4/3/2021), Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Agus Widjayanto mengatakan, girik sendiri diterbitkan oleh kepala desa setempat sebagai alas hak atas tanah.
“banyak pemalsuan mengenai alas hak atas tanah. Tidak hanya girik, ada juga Surat Eigendom, SK Redistribusi yang lama untuk mengklaim suatu bidang tanah,” tambah Agus dari informasi yang dilangsir dari media Kompas.com.
Terkait permasalahan ini, Iskandar Laka S.H., M.H., angkat bicara. Kepada PRN, Dosen peneliti ini mengatakan bahwa sejak Undang-undang Pokok Argraria (UUPA) tahun 1960 diberlakukan, masyarakat diperitahkan untuk mengkonversi hak atas tanah dengan sertifikat hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai.
Lebih lanjut dijelaskan, setelah berlakunya UUPA dan PP No. 10 Tahun 1961 yang dirubah menjadi PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; bukti kepemilikan hak atas tanah yang diakui hanyalah sertifikat hak atas tanah.
Masih dalam keterangan Iskandar, menurutnya, kesadaran dan pengetahuan yang minim mengenai proses konversi hak lama menjadi sertifikat hak atas tanah sebagai faktor masih banyaknya ditemukan tanah girik.
“Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat sebab ini juga berkaitan dengan pemberian kepastian hukum hak atas tanah,” tutup Iskandar Laka dalam menanggapi permasalahan Girik.
Penulis: Samosir.
