PRN SUMENEP | PT Garsindo Anugrah Sejahtera adalah pabrik pencucian dan pengolahan garam yang berjalan sekitar 2 tahun berlokasi di Jl. Raya Bay-pass, Dusun Penatu, Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep. Menjadi sorotan publik karena asap pengolahan garam mengganggu warga sekitar.
Sejak awal, sejumlah wartawan dan LSM diketahui dan dikenal oleh Mat Dewok (kepercayaan perusahaan) mengawal persoalan warga dengan pihak perusahaan akibat asap pabrik, serta ingin tau terkait izin perusahaan tersebut.
Tapi yang sangat disesalkan menurut keterangan Bambang (warga setempat) yang menjadi anggota Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI), sikap Mat Dewok yang melarang sejumlah LSM dan wartawan untuk melakukan liputan pertemuan pihak perusahaan dengan perwakilan 3 warga (Ketua BPD, Ketua RT dan warga) di dalam ruangan perusahaan, Selasa 19/04/2021.
“Kami (team), dari awal sudah mengawal persoalan keluhan warga terkait asap pabrik yang di fasilitasi oleh Fajar mantan pejabat dinas perizinan. Dan saat kami ingin meliput pertemuan tersebut tidak di perbolehkan masuk oleh pihak perusahaan,” ungkap Bambang di posko PJI Sumenep, Rabu 21/04/2021.
Kata Bambang, pihak perusahaan meminta setiap orang harus memiliki 3 kartu yaitu Kartu LSM, Kartu wartawan dan kartu UKW, yang tidak memiliki 3 kartu tersebut tidak boleh masuk. Sedangkan didalam perusahaan sudah ada sejumlah wartawan di luar team. Sejumlah wartawan itu diduga undangan dari pihak perusahaan.
Ketum PJI Hartanto Boechori menanggapi persoalan tersebut akan menjadi perhatian khusus bagi organisasi profesi wartawan.
“Secara umum bila Jurnalis yang sedang melakukan tugasnya dihalangi-halangi melaksanakan tugas Jurnalistik atau mengalami permasalahan terkait tugas jurnalistik/pemberitaan, seyogyanya organisasi melakukan pembelaan secara profesional proporsional.
Namun bila Jurnalis mendapatkan perlakuan kekerasan saat melaksanakan tugas Jurnalistik dengan benar, menjadi permasalahan bersama semua jurnalis/pers dan seyogyanya semua jurnalis melakukan pembelaan secara profesional proporsional,” tegasnya.
Mat Dewok mengaku bukan karyawan, hanya saja diberi kepercayaan oleh Yohanes pemilik perusahaan, membenarkan kejadian sejumlah LSM dan wartawan yang tidak memiliki 3 kartu tersebut tidak diperbolehkan masuk ke ruangan untuk meliput pertemuan pihak perusahaan dengan 3 warga perwakilan masyarakat, karena perintah Yohanes.
“Saya di perintah pemilik perusahaan yang sudah menyiapkan formulir daftar hadir dengan 3 persyaratan yang diantaranya harus menunjukkan kartu LSM, kartu pers dan UKW, bagi mereka yang tidak memenuhi 3 persyaratan tersebut tidak di perbolehkan masuk untuk mengikuti pertemuan, hanya boleh menunggu di ruang kantin,” tegas Mat Dewok sambil menghisap rokok di depan dua wartawan yang sedang berpuasa, di cafe dewa, Kamis 22/04/2021.
Mat Dewok mengakui tidak tau tentang aturan atau hukum terkait lembaga dan media, dirinya menyatakan hanya menjalankan perintah dari Yohanes. Anehnya sejumlah wartawan yang diundang oleh pihak perusahaan yang tidak memiliki kartu UKW ternyata diperbolehkan masuk dalam pertemuan tersebut, setelah team LSM dan Wartawan yang mengawal persoalan dari awal sudah pulang karena tidak diperbolehkan meliput pertemuan oleh Mat Dewok.
Perlu diketahui, Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999) mengatur tentang ancaman pidana yaitu setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah),
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (“UU Pers”), pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.
Pada dasarnya pers mempunyai kemerdekaan dalam menjalankan profesinya. pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Berarti pers tidak dapat dilarang untuk menyebarkan suatu berita atau informasi jika memang hal tersebut berguna untuk kepentingan publik.
Akan tetapi, dalam melaksanakan tugas jurnalistik, pers/wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
(Erf/Tim)
