By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: ‘ B E B A S’  Galian C di Banyuwangi Tidak Tersentuh Hukum
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » ‘ B E B A S’  Galian C di Banyuwangi Tidak Tersentuh Hukum
HUKUM

‘ B E B A S’  Galian C di Banyuwangi Tidak Tersentuh Hukum

Redaksi
Last updated: 13 Juni 2021 2:56 pm
Redaksi
Published: 13 Juni 2021
Share
SHARE

PRN Banyuwangi | Berkaitan dengan hal maraknya Pertambangan ilegal di kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, bukan menjadi rahasia umum lagi, akan tetapi sudah jelas kasat mata dibiarkan seolah tidak ada hukum disini dan masih berjalan hingga saat ini, Minggu (13/6/2021).

Penegak hukum disini yakni Polresta Banyuwangi dibuat tidak berdaya menghadapi para penambang ilegal, apalagi bidang yang punya kewenangan menangani pertambangan yakni Pidsus Polresta Banyuwangi, dibuat tak berkutik dan enggan menindak seakan telah berdosa kepada penambang ilegal.

Apabila melihat undang-undang nomor 4 tahun 2009 yang mana telah diubah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara, sudah sangat jelas apabila perbuatan menambang tanpa izin itu pidana dan dapat dikenai sanksi pidana 5 tahun penjara dan denda 100 milyar sebagaiman tertuang dalam pasal 158 uu nomor 3 tahun 2020 tentang minerba.

Selain pasal 158 yang dapat dikenakan terhadap penambang ilegal, pembeli atau penampung bahan dari tambang ilegal juga dapat dikenai sanksi 5 tahun penjara dan denda 100 milyar sebagaimana dalam pasal 161 uu nomor 3 tahun 2020 tentang minerba.

Namun kembali lagi pada prinsip penegakan hukum itu sendiri, apabila penegak hukum itu sendiri yang ada di daerah telah berdosa dan telah ikut berkonspirasi mendukung bertumbuh suburnya pertambangan ilegal seperti ikut bisnis tambang, suplai BBM ilegal ke tambang atau minta jatah setoran upeti dari penambang, maka inilah wujud rusaknya wajah dan marwah istitusi penegak hukum itu sendiri dan akan menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat luas.

Apalagi di kabupaten Banyuwangi pernah ada penangkapan 4 penambang ilegal yang terjadi sekitar bulan maret tahun 2020 dan hingga kini masih menjalani wajib lapor seminggu 2 kali selama setahun tanpa ada penegakan hukum yang serius dari Polresta Banyuwangi, dan hal ini dibenarkan oleh Ipda Nurmansyah selaku kanit Pidsus Polresta Banyuwangi dan juga AKP Mustijad selaku kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, bahwa kasus tersebut terus lanjut dan sudah pelimpahan ke kejaksaan.

“untuk 4 penambang itu kasusnya terus lanjut dan sudah tahap pelimpahan ke kejaksaan mas,” ungkap kasat reskrim pada senin (31/5/2021).

Disisi lain juga muncul steatmen keras dari wahyu atau akrab dipanggil raja sengon selaku aktivis lingkungan menyampaikan, “Pertambangan ilegal di kabupaten Banyuwangi ini sangat merugikan negara karena tidak ada PAD kedaerah dan ini sangat jelas merusak alam dan lingkungan untuk jangka panjang,” Ungkapnya.

Wahyu menambahkan, “Apalagi lokasi tambang diklatak kecamatan kalipuro ini jelas dengan kedalamannya seperti itu sangat jelas bisa merusak alam dan lingkungan sekitar, jadi harapan saya agar aparat kepolisian yakni Polresta Banyuwangi harus segera menindak tegas tanpa ada kompromi dan tanpa tebang pilih,” Terangnya.

“Dan ada lagi dilokasi dusun cangkring kecamatan rogojampi itu malah telah merusak aset negara berupa saluran irigasi yang dijebol sepanjang 10 meter yang digunakan sebagai jalan untuk aktivitas pertambangan,” Imbuhnya kepada media, minggu (13/6/2021).

Menanggapai hal tersebut, Donny Arsilo Sofyan,SE selaku kabid Bina manfaat Dinas Pu pengairan menjelaskan, “Itu memang benar aset negara yakni disini saluran irigasi milik PU pengairan, dan Kita juga sudah tegur itu penambang melalui korsda dengan bersurat secara tertulis yang juga ditembuskan kepada dinas Pu pengairan,” Ungkap Donny.

” Apabila hingga 3 kali surat teguran kita tidak di indahkan oleh penambang maka kita akan berkirim surat ke Satpol PP kabupaten untuk penindakan, dan apabila ada pidananya biarkan satpol PP yang akan berkoordinasi terhadap penegak hukum yakni Polresta Banyuwangi,” Tutupnya.** (Kin)

You Might Also Like

Polsek Krian Amankan Pengedar Sabu
Berbagi Bunga Hingga Vaksinasi Mahasiswa, Polisi Kawal Aksi Damai BEM di Banyuwangi
Tidak Terima dengan Mekanisme Hukum Polda Banten, Istri AR Gugat Pra Peradilan
Terlindungi: Bongkar Dugaan Mafia Tender Proyek di Sumenep; Edisi Gedung KIHT Disperindag Tahap I
Camat Kalibaru : “Seandainya Punya Kewenangan, Hari Ini Kades Banyuanyar Diberhentikan”
TAGGED:BanyuwangiBebas Menggali
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JATIM

Gerak Cepat, Ning Ita Pastikan Kondisi Siswa Korban Plafon Ambruk di SMPN 5 Kota Mojokerto

Redaksi
By Redaksi
19 November 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan Menyelenggarakan Pelatihan Petugas SPKRT 2027
Perlindungan Transaksi Digital, Pemkab Jombang Bawa Pulang Penghargaan Tingkat Jatim
PT SGN Perkuat Hilirisasi Industri Gula, Dorong Swasembada Pangan dan Kemandirian Industri Nasional
Pemkab Malang hotmix Jalan Raya Bendelwuni kademangan kecamatan Pagelaran

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bangkalan Menyelenggarakan Pelatihan Petugas SPKRT 2027
21 November 2026
Pelantikan Enam Pejabat Eselon Dua Pemerintah Kota Madiun
21 November 2026
Pemkab Malang hotmix Jalan Raya Bendelwuni kademangan kecamatan Pagelaran
21 November 2026
Masuki Musim Hujan Pemkab Malang Kebut Pembangunan drainase Ngajum
21 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?