PRN MOJOKERTO | Pernyataan keras kekecewaaan Hadi Purwanto, ST. terhadap Kapolres Mojokerto dan Jajarannya, serta kekecewaaannya terhadap DPRD Kabupaten Mojokerto, terlontar saat rencana heiring di kantor DPRD Mojokerto. 8/7/2021.
Dalam keterangannya saat diwawancarai Pena Rakyat News, sudah 137 hari laporan atas dugaan plagiat beberapa buku ajar beserta bukti-bukti sudah masuk di meja Polres Mojokerto, namun sampai detik ini belum ada proses hukum yang jelas.
“yang jelas Kapolres Mojokerto dan jajarannya hari ini telah melawan visi misi Kapolri yang presisi dan transparan. Sudah 137 hari laporan kami di Polres Mojokerto, namun sampai sekarang saya belum mendapatkan SP2HP dari kasus ini” jelas Hadi Purwanto.
Begitu juga dengan DPRD Mojokerto, menurutnya sudah 20 hari mengajukan surat untuk heiring, namun dengan berbagai alasan Ketua DPRD Mojokerto belum bisa menemui kami.
“Single Fighter” pria yang sempat memamerkan 2 lembar cek senilai Rp.1.000.000.000. dan Rp. 787.500.000. kepada wartawan PRN melalui WhatsApp ini patut mendapatkan apresiasi yang luar biasa dalam memperjuangkan keadilan, dengan mengatasnamakan wali murid dari anaknya sendiri, dirinya sendirian rela perjuangkan untuk memperoleh kepastian hukum.
Ditambahkan dan kalau permintaan hearing tidak dikabulkan oleh DPRD kabupaten Mojokerto. Kedepan saya akan meminta Audensi ke Bupati Mojokerto, Kapolres Mojokerto, Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur dan terakhir kami akan mengadu ke DPR RI di senayan Jakarta jika masih belum ketemu juga pelakunya. Pungkas Hadi.
Sementara mengutip dari wawancara media lain sempat tersambung melalui telepon dengan Iptu Rochim Kanit Tipikor Polres Mojokerto, yang mengatakan bahwa belum dapat memberikan komfirmasi karena pak Kasat Reskrim sedang sakit.
“Ya ditunggu 1-2 hari lagi mas ya. Yang jelas seperti kemarin yang sudah saya sampaikan via telepon kalau pihak marketing CV. Dewi Pustaka sudah kami panggil,” jelasnya.
Lebih lanjut sampai berita ini diturunkan awak media belum dapat menemui AKY anggota DPRD Mojokerto yang diduga bermain hukum dalam penerbitan dan penjualan buku yang dianggap ilegal oleh Hadi Purwanto. (mudah/wb).
