PRN JATIM | Jelang migrasi TV analog ke TV digital pada 30 April 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim gencar sosialisasi kepada masyarakat di antaranya kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di kabupaten dan kota, Relawan TIK dan beberapa komunitas terkait Program Analog Switch Off (ASO).
Kepala Diskominfo Jatim, Hudiyono mengatakan, sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media massa hingga ke daerah-daerah, serta berkoordinasi dengan semua stakeholder seperti multiplexer, Balai Monitor Siaran Frekuensi Radio (SFR) Kemenkominfo dan KPID Jatim.
Dijelaskannya, siaran digital hanya dapat ditangkap pesawat televisi digital atau pesawat televisi analog yang dilengkapi dengan Set Top Box (STB). Selain itu, TV digital bukan smart TV yang dapat menangkap siaran streaming melalui jaringan internet. TV digital juga bukan TV yang menangkap siaran satelit melalui parabola dan juga siaran televisi kabel yang berbayar. “Dengan teknologi siaran digital maka gambarnya akan bersih, suaranya jernih dan teknologinya canggih,” kata Kadiskominfo saat Program Talk show Dialog Jatim Today bertemakan Menakar Kesiapan Publik Jatim Sambut Kebijakan Analog Switch Off dengan TV Nasional di kantor Diskominfo Jatim, Kamis (21/4/2022).
Peralihan menuju siaran digital diperlukan, karena penggunaan siaran analog merupakan pemborosan frekuensi. Perbandingannya, untuk siaran analog satu frekuensi akan ditempati oleh satu stasiun TV. Sedangkan untuk dengan siaran digital, satu frekuensi bisa ditempati oleh 6-12 stasiun TV. “Dengan menggunakan siaran digital maka akan lebih hemat frekuensi atau gelombang electromagnet yang ada di udara, sehingga bisa dimanfaatkan untuk perluasan jangkauan internet sebagai sebuah broadband serta bisa dimanfaatkan pada berbagai perangkat Early Warning System (EWS),” katanya.
Menurutnya, respon masyarakat Jawa Timur sangat bagus dan antusias terhadap adanya migrasi ini, walaupun ada sedikit keraguan karena masyarakat harus memiliki STB sendiri di luar STB yang digratiskan bagi rumah tangga miskin. Resistensi di masyarakat mungkin saja terjadi, tetapi ini hal yang lumrah ketika ada alih teknologi seperti sewaktu pemerintah mengkonversi penggunaan minyak tanah ke elpiji atau penggunaan kartu tol elektronik untuk pembayaran jalan tol. Namun setelah masyarakat merasakan manfaatnya, resistensi kita harap sedikit demi sedikit akan mereda.
Dikatakannya, belum pahamnya masyarakat tentang teknologi siaran digital. Masih ada masyarakat yang menganggap TV digital sama dengan smart TV misalnya. Padahal TV digital bukan smart TV yang dapat menangkap siaran streaming melalui jaringan internet. TV digital juga bukan TV yang menangkap siaran satelit melalui parabola dan juga siaran televisi kabel yang berbayar. Banyak masyarakat belum mengetahui cara memperoleh atau membeli set top box jika di rumahnya masih menggunakan televisi analog.
Tahapan migrasi Analog Switch Off (ASO), wilayah seperti Jember masuk dalam wilayah siaran yang migrasinya paling awal, yakni 30 April, termasuk pula wilayah Madura, tapal kuda dan Pacitan, sementara wilayah Surabaya dan sekitarnya justru masuk di tahap 2 atau 25 Agustus mendatang. Pembagian wilayah ini merupakan kesepakatan antarpenyelenggara multipleksing.Migrasi dibagi tiga tahap sedemikian rupa agar tidak terjadinya gangguan dikarenakan setiap wilayah sudah mendapat jatah kavling frekuensi sendiri-sendiri untuk tiap-tiap penyelenggara multipleksing. Migrasi dijadwalkan dari wilayah bagian luar dulu kemudian ke tengah dengan pertimbangan agar tidak terjadi gangguan frekuensi dari beberapa kanal wilayah yang berdekatan dengan penyelenggara multipleksing yang masih on dengan siran analog.
Manfaat positif yang lebih luas juga ada, yaitu pembukaan lapangan kerja baru di bidang industri pertelevisian. Peralihan ke siaran TV Digital mendorong pertumbuhan industri kreatif di masyarakat. Selain berpotensi menambah keragaman kepemilikan lembaga penyiaran, juga menyerap tenaga kerja kreatif. Bidang pembuatan konten siaran misalnya. Sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing digital, pendapatan negara dan penyediaan lapangan kerja. (kin)
