PRN Madiun | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan Walikota Madiun Atas Raperda Tentang Perubahan APBD TA 2024 di gedung paripurna DPRD Kota Madiun, Kamis 29/7/2024.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun dan dihadiri Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Madiun, Pj.Walikota Madiun, Forkopimda Kota Madiun,dan OPD Kota Madiun. Sementara Pj.Walikota Madiun Eddy Supriyanto menyampaikan secara langsung nota keuangan, dalam nota keuangan itu pos pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp 32 miliar lebih dari jumlah sebelum perubahan sebesar Rp.1,097 triliun menjadi sebesar Rp.1,130 triliun setidaknya terdapat kenaikan 2,93 persen hal itu tak terlepas dari proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga mengalami peningkatan sebesar Rp.5 miliar lebih.
Belanja daerah pada APBD Tahun 2024 mengalami perubahan anggaran semula Rp.1,232 triliun menjadi sebesar Rp.1,244 triliun atau bertambah 0,91 persen kenaikan tersebut dipengaruhi dari kenaikan belanja operasi, belanja modal, dan juga Belanja Tak Terduga (BTT), kenaikan BTT sendiri sebesar Rp.907 juta lebih, selain itu peningkatan juga diproyeksikan terjadi pada pendapatan transfer yang mengalami peningkatan Rp.26 miliar lebih kenaikan juga diproyeksikan pada pos belanja daerah sebesar Rp.11 miliar lebih.
Pj.Walikota Madiun Eddy Supriyanto juga mengatakan peningkatan tersebut berkaitan dengan kebutuhan yang juga masih cukup tinggi seperti terkait penanganan lansia, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan wisata untuk daya tarik kota. BTT ini kan peruntukannya macem- macem, bisa untuk kebencanaan maupun urusan pengendalian inflasi kita siapkan dulu siapa tahu nanti butuh penanganan inflasi yang mendadak maka anggarannya sudah siap, Menurut Pj.Walikota Eddy Supriyanto pengendalian inflasi menjadi penting karena berkaitan dengan daya beli masyarakat, ketahanan pangan, hingga perekonomian secara global, urusan inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun juga cukup baik, bahkan TPID Kota Madiun mendapatkan penghargaan TPID Berkinerja terbaik wilayah Jawa-Bali tahun ini tak heran Kota Madiun menjadi jujukan studi banding dari daerah lain, TPID kita bagus dan sering ada kunjungan karenanya pengendalian inflasi kita juga harus maksimal jangan sampai ketika menjadi percontohan malah tidak bagus, selain itu juga antisipasi terkait kejadian tak terduga tak heran ada kenaikan untuk BTT Kota Madiun, jelas Pj.Walikota Madiun Eddy Supriyanto.
Penyampaian Nota Keuangan Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 itu dibacakan oleh Pj.Walikota Madiun Eddy Supriyanto, usulan rencana perubahan belanja daerah, bertujuan untuk menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2024,adapun faktor yang mempengaruhi perubahan belanja daerah, yaitu potensi perubahan pendapatan daerah, Besaran SilPA Tahun Anggaran 2023 dan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan narat jenis belanja.
Sementara Ketua DPRD Kota Madiun Andi Bagus Miko Saputra mengatakan antisipasi inflasi melalui BTT tersebut memang diperlukan terlebih melihat potensi inflasi yang diproyeksikan masih sampai 2026 mendatang apapun bisa terjadi apalagi untuk tahun ini masih sekitar lima bulan ke depan,ini untuk berjaga jaga dan itu diperbolehkan pihaknya akan langsung melakukan pembahasan dengan komisi dan Badan Anggaran DPRD Kota Madiun untuk menindaklanjuti nota keuangan tersebut dan hasil pembahasan akan disampaikan pada rapat paripurna berikutnya, jelas Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya.
