Kades Klitik Suprapti
PRN Ngawi | Ngawi – Kasus korupsi dana hibah yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi dengan total kerugian mencapai Rp 18.111.195.000 terus mendapat perhatian publik. Kejaksaan Negeri Ngawi Gani Susanto hingga kini masih mengusut aliran dana tersebut, termasuk dugaan fiktif yang mengatasnamakan program kesenian di Desa Klitik.
Rabu, 18 Desember 2024, Kepala Desa Klitik, Suprapti, memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Ngawi. Dalam pemeriksaan, Suprapti memberikan keterangan terkait aliran dana hibah sebesar Rp 400 juta yang dicairkan dalam dua tahap. Ia mengaku bahwa dana tersebut memiliki keterkaitan dengan salah satu terpidana kasus korupsi sebelumnya, M. Taufiq Agus Susanto, yang akan mulai menjalani hukuman penjara pada 29 Desember 2024.
Dana sebesar Rp 400 juta tersebut diduga digunakan atas nama kesenian Desa Klitik, namun hingga kini tidak ditemukan bukti pelaksanaan program sesuai laporan. Jaksa penyidik Eriksa Ricardo menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami siapa penerima utama dana hibah tersebut, mengingat pencairan dilakukan dalam dua tahap dengan modus yang mencurigakan.
“Fokus kami saat ini adalah mengungkap siapa saja pihak yang terlibat dan memastikan penggunaan dana ini sesuai atau tidak. Jika terbukti fiktif, tentu akan ada konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat,” ungkap Jaksa Eriksa di sela-sela penyelidikan.
Kades Suprapti juga mengungkapkan bahwa ia mengetahui adanya kejanggalan pada laporan pertanggungjawaban dana hibah. Namun, ia mengaku hanya melaksanakan prosedur berdasarkan arahan dari pihak lain yang kini sedang dalam penyelidikan. Penyidik masih berupaya mengonfirmasi detail aliran dana dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Dugaan penyelewengan dana hibah ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang melibatkan dana publik di Kabupaten Ngawi. Masyarakat berharap agar penegak hukum mampu mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang dirugikan.
Kejaksaan Negeri Ngawi menegaskan bahwa proses hukum akan terus berjalan hingga semua fakta terungkap. Publik diimbau untuk tetap mempercayakan kasus ini pada aparat penegak hukum, sembari mendukung upaya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana hibah ke depannya.
Kasus ini juga menjadi peringatan keras bagi para pemangku kepentingan agar tidak menyalahgunakan dana publik, terutama yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan dan kebudayaan. Dengan masih berlangsungnya proses penyelidikan, masyarakat menantikan hasil akhir yang bisa menjadi momentum perbaikan tata kelola dana hibah. (Jatmiko)
