Pict. by : Diskominfo Kab. Mojokerto
PRN Mojokerto | Mojokerto – Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, mengikuti Apel Kesiapsiagaan Nasional Damkar, Satpol PP, dan Linmas tingkat Provinsi Jawa Timur, yang berlangsung di Alun-Alun Sidoarjo, Kamis, (17/4) pagi. Apel tersebut dilaksanakan guna meningkatkan kolaborasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan, serta memperkuat komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.
Apel tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan dihadiri oleh ratusan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Apel ini sekaligus menjadi momen spesial untuk memperingati HUT ke-106 Damkar, HUT ke-75 Satpol PP, dan HUT ke-63 Linmas. Dalam sambutannya, Khofifah menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh petugas yang telah berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melakukan aksi penyelamatan dalam situasi darurat.
“Kerjasama yang solid antara berbagai instansi, termasuk relawan, TNI, dan Polri, adalah kunci keberhasilan dalam menjaga keselamatan masyarakat. Sinergi ini telah terbukti efektif,” ungkap Khofifah.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa apel gabungan ini menunjukkan bahwa efisiensi pelayanan publik dapat dilakukan tanpa mengurangi kualitas. Ia menggarisbawahi betapa pentingnya kontribusi setiap elemen, mulai dari Damkar hingga Linmas, dalam penanganan berbagai insiden.
“Peran Damkar, Satpol PP, dan Linmas sangat strategis, tidak hanya dalam menangani kebakaran, tetapi juga dalam evakuasi binatang, pertolongan kepada warga, dan penanganan bencana alam,” tambahnya.
Ia mencontohkan keterlibatan tim Damkar dalam evakuasi saat longsor di kawasan Cangar, yang menunjukkan bahwa mereka adalah pasukan penyelamat, bukan hanya pemadam kebakaran. Namun, Khofifah juga menyadari adanya tantangan terkait status kepegawaian yang dihadapi oleh para petugas. Data menunjukkan bahwa 74,9 persen petugas Damkar dan 66,7 persen anggota Satpol PP di Jawa Timur masih berstatus non-ASN.
“Kita harus bersama-sama mencari solusi untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi mereka,” tegasnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, relawan, TNI/Polri, BPBD, Tagana, Kemenwa, hingga Pramuka. Ia mengapresiasi dukungan dari Pemkab Sidoarjo dalam pelaksanaan apel ini dan menekankan pentingnya pemantauan kondisi dari BMKG untuk memastikan kesiapsiagaan yang optimal.
“Dengan update dari BMKG, kita dapat menjaga agar semua posisi terpantau dengan baik. Yang terpenting, masyarakat tetap mendapatkan perlindungan terbaik,” tutupnya. (ags)
