PRN Jombang | Masalah kelangkaan dan kenaikan harga Gas LPG 3 kg bersubsidi kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Jombang. Ketua Lembaga Bantuan Hak Asasi Manusia (LBHAM), Gus Faiz, menyoroti kondisi ini yang dinilai sangat memberatkan ekonomi rakyat.
Menurut keterangan Gus Faiz, saat ini terjadi kesulitan mendapatkan stok elpiji bersubsidi di pangkalan-pangkalan resmi. Kondisi ini memicu kenaikan harga yang jauh dari ketentuan.
“Kami menerima banyak keluhan masyarakat. Saat ini elpiji bersubsidi sulit didapat, dan jika ada, harganya sudah mencapai Rp25.000 per tabung. Padahal ini adalah bagian dari hak asasi rakyat Jombang khususnya dalam hal kesejahteraan yang harus dipenuhi,” ungkapnya, Minggu (12/04/2026).
Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) kabupaten jombang wajib bertanggung jawab atas kelangkaaan elpiji, karena dinas tersebut memiliki peran krusial dalam mengawasi distribusi elpiji bersubsidi (LPG 3 kg), terangnya
oleh karenanya LBHAM meminta Ttransparansi informasi dan diumumkan ke publik lewat media sosial, terkait stok dan HET elpiji saat ini untuk wilayah kabupaten Jombang, agar masyarakat mengetahui harga dan ketersediaan yang sebenarnya.
Gus Faiz Ketua LBHAM mendorong Dinas Perdagangan dan perinsdudtrian kabupaten Jombang segera berkoordinasi dengan pertamina guna mengetahui stok elpiji dan memastikan kelancaran pasokan dari pertamina.
“Serta meminta extra dropping (tambahan pasokan). Kedua sidak secepatnya atau melakukan inspeksi mendadak ke agen dan pangkalan untuk memastikan keterssdiaan stok, memantau harga, jika didalam sidak tersbut ada temuan ketersediaan stok habis, maka harus digali penyebanya.
Ketiga tindakan preventif dan sanksi wajib diambil oleh dinas perdagangan dan Perindustrian Jombang berkolaborasi dengan aparaat penegak hukum untuk memberi sanksi tegas kepada oknum agen, pangkalan yang melakukan penyalahgunaan atau penimbunan atas temuan yang ada, pungkas ketua LBHAM. (ber)
