By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
Notification Show More
Font ResizerAa
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Reading: Diskominfo Tuban Terkesan Abaikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dengan Melakukan Batasan Informasi Publik
Share
Font ResizerAa
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
Search
  • POLITIK
  • LAWAN KORUPSI
  • HUKUM
  • KRIMINAL
  • KABAR JATIM
  • NUSANTARA
  • OPINI
  • MENU LAINNYA
    • METRO JABODETABEK
    • KABAR POLISI
    • BISNIS
    • HIBURAN
    • OLAHRAGA
    • MATA LELAKI
    • SELEB
Follow US
Beranda » Blog » Diskominfo Tuban Terkesan Abaikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dengan Melakukan Batasan Informasi Publik
NUSANTARA

Diskominfo Tuban Terkesan Abaikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dengan Melakukan Batasan Informasi Publik

putri pena
Last updated: 11 Mei 2018 10:24 am
putri pena
Published: 11 Mei 2018
Share
SHARE

PRN TUBAN – Dengan seringnya OPD dan Instansi yang selama ini dimintai informasi dan data oleh Lembaga, LSM ataupun perorangan, membuat PPID merapatkan barisan, bertempat diruang rapat Setda Lt. 1( rabo, 09/05/2018) yang diikuti oleh seluruh penanggung jawab PPID di masing-masing OPD, Dalam rangka Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Organiasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tuban mengadakan kegiatan Pelaksanaan Tahapan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan.

Herry Prasetyo Kadis Diskominfo sekaligus Ketua PPID Utama Kabupaten Tuban, menyampaikan, acara tersebut sebagai sarana untuk menyimpulkan dan menyepakati hal-hal apa saja yang dikecualikan untuk di informasikan ke publik, dan pihaknya tengah memetakan mana saja informasi yang boleh, dan tidak boleh diketahui oleh publik.

“Kami sudah berkonsultasi dengan para pakar, dan memetakkan apa-apa saja boleh dan tidak boleh di informasikan ke publik, apabila informasi tersebut tidak dapat dikelola dengan baik oleh masing-masing OPD akan sangat beresiko” ungkapnya.

Tindak lanjut dari acara ini diharapkan OPD segera mengirimkan mana saja data yang boleh, dan tidak boleh dibagikan ke publik. Biar semua sama, OPD harus mengirimkan keputusan Kepala OPD terkait hal itu, Selanjutnya penguatan boleh tidaknya data informasi diketahui oleh publik, akan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Ketua PPID Utama. SK ini akan menjadi proteksi, dan hak bagi OPD untuk menolak memberikan informasi yang diminta oleh Perorangan, Lembaga, dan LSM.

Sebagai informasi bahwa alur permohonan informasi melalui PPID, pertama, pemohon datang ke desa layanan informasi untuk mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi.

Kedua, adanya maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas. Selanjutnya petugas akan memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon.

Ketiga, petugas akan memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir yang ditandatangani oleh pemohon. Keempat, petugas menyerahkan informasi sesuai yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi.

Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, maka PPID menyampaikan alasan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku. Terakhir, petugas memberikan tanda bukti Penyerahan informasi publik.

Untuk jangka waktu penyelesaian pemenuhan permintaan, setelah persyaratan dipenuhi waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari sejak diterima oleh PPID.

Anto Sutanto Ketua Majelis Pers Nasional/MPN korwil Tuban, secara terpisah menanggapi hal tersebut menyatakan ” boleh saja dan itu hak dari diskominfo dan PPID untuk membatasi informasi kepada masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa masyarakat juga perlu dan berhak mengetahui informasi yang dimiliki oleh Lembaga lembaga pemerintah atau badan publik sesuai dengan Undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik. jangan sampai nanti keinginan Diskominfo menabrak Undang undang itu, bagaimanapun juga masyarakat harus tau mengapa jalan rusak, berapa jatah anggaran negara untuk rakyat, mengapa biaya berobat sulit dijangkau, mengapa ongkos sekolah mahal dan masih banyak pertanyaan terkait kebijakan pemerintah yang wajib diketahui publik ” kata Anto.

“Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik,”pungkas Anto Sutanto, Ketua Korwil Tuban.(* )

Sumber : viral sek.MPN

You Might Also Like

KAI Daop 8 Surabaya Ingatkan Ketentuan Barang Bagasi dan Imbauan Menjaga Keamanan Barang Pribadi
Kodim 1410/Bantaeng Menggelar Kegiatan Donor Darah di Unit Transfusi Darah RSUD Anwar Makkatutu
Mendadak, Direktur Utama PT Pertamina Diberhentikan Lewat RUPS LB
Sholat Maghrib Berjamaah Personil Kodim 1410/Btg
DPRD Kabupaten Mubar Ingin Tiru Perda RT/RW Bantaeng
TAGGED:Batasan InformasiTuban
Share This Article
Facebook Email Print
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trend Terkini
KABAR JATIM

Gerak Cepat, Ning Ita Pastikan Kondisi Siswa Korban Plafon Ambruk di SMPN 5 Kota Mojokerto

Redaksi
By Redaksi
19 November 2026
BPS Kab Bangkalan Gelar Senen Apel Pagi
Batik Fashion 2026 Digelar di Alun-Alun Ngawi, Angkat Potensi Batik Lokal hingga Kancah Nasional dan Internasional
Perlindungan Transaksi Digital, Pemkab Jombang Bawa Pulang Penghargaan Tingkat Jatim
Bahana Bersahaja (Bhakti Harmoni Madiun Bersih,Sehat,dan Sejahtera) Di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

Kategori Berita

  • Politik
  • Lawan Korupsi
  • Hukum
  • Kriminal
  • Kabar JATIM
  • Nusantara
  • Opini
Menu Cepat
  • Kebijakan Privasi
  • Kode Etik
  • Susunan Redaksi
  • Copyright
  • Disclaimer
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Pembuatan Booster Padi, Dorong Produktivitas Pertanian Desa Banyu Biru
20 November 2026
Habiskan Anggaran Hampir 5 Milyar, Jotangan Center 7 Tahun ‘Mangkrak’ Kata Kepala Kepala Disperindak Berfungsi dan Kontribusi Lancar
20 November 2026
HKSN 2026, Dinsos Ngawi Dorong Kepedulian Sosial dan Perhatian bagi Kelompok Rentan
20 November 2026
Pesta Gol di Stadion Merdeka! SMP Budi Utomo Perak Menang 5-0 dan Juara POPKAB Jombang 2026
20 November 2026
PENA RAKYAT NEWSPENA RAKYAT NEWS
© Penarakyatnews.id 2026. All Rights Reserved. Developed by Marga
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?